Gedung Baru KPK Jadi Simbol Melawan Korupsi
Senin, 9 Desember 2013 - 10:15 WIB
Sumber :
- Dedy Priatmodjo/VIVAnews
VIVAnews - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meresmikan pembangunan gedung baru yang terletak di Jalan Gembira, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin 9 Desember 2013. Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto mengatakan bahwa pembangunan gedung ini termasuk dalam rangkaian acara dalam rangka hari anti korupsi yang juga jatuh pada hari ini.
Bambang menuturkan, gedung ini diharapkan dapat menjadi simbol dalam upaya pemberantasan korupsi. "Rumah bagi semua yang merasa 'enough is enough
' bagi para koruptor," ujar Bambang.
Peresmian ini ditandai dengan pemancangan dan peletakan batu pertama. Bambang mengungkapkan, pemancangan fondasi gedung itu harus disertai optimisme bahwa korupsi bisa diberangus hingga ke akar-akarnya.
Di dalam acara tersebut, KPK sempat memutar film bagaimana sejumlah orang yang merasa peduli dengan KPK ikut menyumbang dalam membangun gedung ini. Bambang menuturkan bahwa dana yang terkumpul mencapai Rp400 juta.
Gedung baru KPK dikerjakan PT Utama Karya. Sebelumnya Pimpinan KPK sempat mengatakan tidak akan memakai jasa-jasa kontraktor yang 'bermasalah' karena pernah berurusan dengan kasus korupsi. Beberapa diantaranya adalah, Adhi Karya, PP, Wijaya Karya, Duta Graha Indah). Dengan demikian, KPK bisa menghindari conflict interest. (adi)
Baca Juga :
Bambang menuturkan, gedung ini diharapkan dapat menjadi simbol dalam upaya pemberantasan korupsi. "Rumah bagi semua yang merasa 'enough is enough
Peresmian ini ditandai dengan pemancangan dan peletakan batu pertama. Bambang mengungkapkan, pemancangan fondasi gedung itu harus disertai optimisme bahwa korupsi bisa diberangus hingga ke akar-akarnya.
Di dalam acara tersebut, KPK sempat memutar film bagaimana sejumlah orang yang merasa peduli dengan KPK ikut menyumbang dalam membangun gedung ini. Bambang menuturkan bahwa dana yang terkumpul mencapai Rp400 juta.
Gedung baru KPK dikerjakan PT Utama Karya. Sebelumnya Pimpinan KPK sempat mengatakan tidak akan memakai jasa-jasa kontraktor yang 'bermasalah' karena pernah berurusan dengan kasus korupsi. Beberapa diantaranya adalah, Adhi Karya, PP, Wijaya Karya, Duta Graha Indah). Dengan demikian, KPK bisa menghindari conflict interest. (adi)