Mendagri Sebut Tidak Ada Pelantikan Serentak Bagi Kepala Daerah Terpilih Hasil PSU

Jakarta, VIVA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memastikan tak ada pelantikan serentak bagi kepala daerah terpilih hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. 

Tito menyebut, kepala daerah terpilih akan langsung dilantik oleh gubernur. Sementara, gubernur terpilih dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Tito awalnya menyampaikan, 24 PSU dan 2 Pilkada ulang tetap akan menggunakan APBD. Kecuali, jika daerah tidak mampu setelah dilakukan efisiensi maka akan dibantu APBN.

"Poin pentingnya bahwa untuk pemungutan suara ulang kan ada 24 daerah, yang dua lagi ada pilkada ulang, yaitu Bangka Kabupaten dengan Kota Pangkal Pinang. Kalau itu sedang kita hitung biayanya. Masih ada waktu. Karena bulan Agustus kan pilkada ulangnya," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 Maret 2025.

Menurut dia, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 anggarannya menggunakan APBD terlebih dulu.

"Tapi prinsipnya, kita akan tetap menggunakan dana APBD dulu. Kita akan melakukan efisiensi, realokasi. Nah, kemudian kalau sudah nyerah ya baru provinsi dukung, nyerah juga ya baru APBN," ujarnya.

Sejauh ini, Tito menyebut ada 15 daerah yang sudah siap melaksanakan PSU. Dua daerah yakni Bangka Belitung dan Papua Pegunungan, yang sudah diajukan Ke Sekretariat Negara supaya diterbitkan Surat Keputusan Presiden untuk gubernur.

"Yang 13-nya lagi segera akan kita diterbitkan SK Mendagri," kata Tito.

Tito menjelaskan bahwa pelantikan dua gubernur terpilih akan dilakukan langsung oleh Presiden RI. Sementara, bupati dan wali kota terpilih akan dilakukan oleh gubernur di daerah masing-masing. 

"Nah, pelantikannya Bapak Presiden inginkan agar yang sudah selesai secepatnya bekerja. Oleh karena itu, kalau Keppres sudah keluar, nanti Bapak tentu sesuaikan dengan waktu Bapak Presiden. Untuk dua gubernur, Babel dan Papua Pegunungan dilantik oleh Bapak Presiden. Sisanya 13, Bupati Wakil Kota dilantik oleh para gubernurnya masing-masing. Jadi tidak ada pelantikan serentak di Istana seperti yang kemarin," tandas Tito.