Pelaksanaan Pilkada jadi Salah Satu Indikator Kepuasan Publik di 100 Hari Pemerintahan Prabowo

Jakarta, VIVA – Pelaksanaan Pilkada 2024 disebut berkontribusi besar terhadap tingkat kepuasan publik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai bahwa publik lebih mudah mengingat peristiwa politik yang terjadi dalam tiga bulan pertama kepemimpinan nasional, salah satunya adalah tahapan Pilkada.

“Kami memaknai ini sebagai apresiasi dari publik terhadap penyelenggaraan pilkada karena dalam waktu 100 hari atau 3 bulan tentu hal yang paling mudah dicatat, diingat, dan dilihat oleh publik adalah rangkaian pilkada,” kata Bima, Kamis 30 Januari 2025 dikutip Antara.

Bima menyebut hasil survei Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia menunjukkan angka kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, terutama di bidang politik dan keamanan.

Dalam survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan mencapai 85,8 persen, sementara survei Indikator menunjukkan tren positif dalam kinerja demokrasi dengan angka 75,8 persen.

Menurut Bima, tingginya angka kepuasan tersebut tak lepas dari peran berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta TNI/Polri yang memastikan jalannya Pilkada berlangsung lancar dan demokratis. 

“Jadi yang kita lakukan dalam membuat pemilu lancar, yang kita ikhtiarkan dalam membuat praktik-praktik bernegara ini baik, itu berkorelasi positif bagi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tambah Bima.

Dia juga menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi negara meningkat seiring dengan transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu.

Kendati demikian, Bima menegaskan bahwa data-data tersebut tetap akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan peningkatan kualitas demokrasi di masa mendatang.

Sekadar informasi, Survei Litbang Kompas sendiri dilakukan pada 4–10 Januari 2025 dengan melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi. 

Sementara itu, survei Indikator dilaksanakan pada 16–21 Januari 2025 dengan melibatkan 1.220 responden.