Pengamat: 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di Bawah Bayang-bayang Jokowi

Jakarta, VIVA – Pada 28 Januari 2025, bertepatan dengan 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai pihak mulai menilai kinerja mereka.

Salah satu pengamat politik dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, memberikan pandangannya mengenai perjalanan pemerintahan yang baru berlangsung ini.

Menurut Ginting, salah satu indikator keberhasilan sebuah negara terletak pada pertumbuhan ekonomi. Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, yang dianggap sangat ambisius mengingat tantangan yang ada.

"Jika kita lihat kondisi ekonomi pada pemerintahan sebelumnya, di era terakhir Jokowi, terjadi deflasi dari bulan Mei hingga September yang menyebabkan 80.000 orang kehilangan pekerjaan. Ini menunjukkan tantangan besar, mengingat pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam sejarah reformasi Indonesia hanya tercatat di angka 6,3% pada tahun 2007 di era Presiden SBY," kata Ginting, dilansir YouTube tvOne.

Bahkan, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, meski ada janji pertumbuhan yang tinggi, angka pertumbuhan ekonomi sempat merosot hingga hanya menyentuh 5%.

Pemerintahan Prabowo, lanjut Ginting, dapat dikatakan telah berjalan mulus dalam transisi kepemimpinan dari Jokowi, namun ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah bagaimana mengatasi bayang-bayang Jokowi yang masih terasakan dalam beberapa kebijakan.

Ginting mengungkapkan bahwa meskipun tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo mencapai 80% dalam salah satu lembaga survei, tapi publik masih mempertanyakan apakah pemerintahan ini dapat membebaskan diri dari pengaruh kebijakan populis yang populer di era Jokowi.

Salah satu program populis yang digagas oleh Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis, mendapatkan dukungan besar dari masyarakat.

Ginting berpendapat bahwa program ini perlu dilanjutkan, namun ada kekhawatiran terkait ketersediaan dana untuk mempertahankan program tersebut dalam jangka panjang. "Program ini baru berjalan satu tahun dan membutuhkan dana APBN yang luar biasa besar, sekitar 300 triliun," ujarnya.

Tantangan lainnya datang dari sektor ketahanan pangan. Presiden Prabowo menggaungkan pentingnya kedaulatan pangan dalam pemerintahannya, yang menjadi sorotan banyak pihak.

Ginting mengingatkan bahwa salah satu kebijakan penting dalam Perpres No 5 Tahun 2025 terkait kedaulatan pangan ini memberikan tanggung jawab kepada Menteri Pertahanan. Namun, ia juga menyoroti risiko yang mungkin timbul jika ada kesan militerisme, mengingat peran tentara yang terlibat dalam pengelolaan ketahanan pangan.

"Tugas ini jangan sampai membuat TNI bersinggungan dengan masyarakat lokal, terutama di daerah terpencil. Ini harus dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan kesan militerisme," tegas Ginting.