Begini Kata KPK soal Pencarian Harun Masiku usai Tangkap Paulus Tannos

Jakarta, VIVA – Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi KTP Elektronik atau e-KTP, Paulus Tannos sudah berhasil ditangkap di Singapura. KPK juga menegaskan bahwa pencarian Harun Masiku yang masih buroan masih dilakukan.

"Masih aktif pencariannya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa 28 Januari 2025.

Namun begitu, Tessa belum menampik lebih detail soal pencariannya sejauh mana. Dia juga belum menjelaskan seusai sejumlah saksi yang diduga memiliki hubungan erat dengan Harun Masiku.

"Belum bisa dibuka penyidik saat ini," sebut dia.

Harun Masiku Masih Buronan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk Harun Masiku yang kini belum diketahui keberadaannya. Dalam surat DPO tersebut, turut disertakan ciri terbaru Harun Masiku.

Harun Masiku merupakan tersangka kasus korupsi berupa pemberian suap Pergantian Antar Waktu (PAW) 2019-2024 anggota DPR RI. Eks caleg PDI Perjuangan (PDIP) itu sudah jadi buronan lenih dari empat tahun. Status DPO untuk Harun Masiku sudah ditetapkan KPK sejak Januari 2020.

Di surat DPO itu, KPK menulis lengkap identitas Harun Masiku. Bahkan, foto terbarunya pun juga disertakan.

Surat DPO Harun juga tertulis ciri khusus. Harun dituliskan dalam surat DPO KPK yang baru tertulis memakai kacamata hingga berbadan kurus.

"Ciri Khusus: berkacamata, kurus, suara sengau, logat Toraja/Bugis," demikian keterangan surat DPO KPK dilihat Jumat 6 Desember 2024.

Lalu, dalam surat DPO itu juga dituliskan ciri-ciri fisik di antaranya memiliki tinggi badan 172 cm, rambut hitam, warna kulit sawo matang. NIK Harun Masiku juga ditulis, yakni 317405210370017 dan nomor paspor C1089508.

Surat DPO terbaru itu menyertakan empat foto terbarunya Harun. Harun tampak mengenakan kacamata dengan kemeja putih.

Selain itu, ada juga foto Harun mengenakan kaos hitam dan jaket merah. Selanjutnya, dua foto Harun Masiku terlihat mengenakan batik bermotif.

"DPO tersebut merupakan update atas DPO yang diterbitkan awal tahun 2020," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Jumat 6 Desember 2024.