Pakar Hukum Bingung Survei Terhadap Kinerja KPK Dianggap Positif

Jakarta, VIVA - Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad mempertanyakan citra positif terhadap kinerja KPK yang mengalami kenaikan dari 60,9 persen pada September 2024, menjadi 72,6 persen di bulan Januari 2025. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas beberapa waktu lalu.

“Saya kira survei itu patut didalami kenapa bisa muncul seperti itu, indikatornya apa? Kalau kita lihat akhir-akhir ini orang mempertanyakan kinerja KPK,” kata Suparji dikutip pada Minggu, 26 Januari 2025.

Bahkan, Suparji memberikan beberapa contoh kinerja KPK yang patut dipertanyakan di antaranya penanganan kasus Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Kini, kata dia, Hasto sedang mengajukan proses praperadilan, termasuk memunculkan banyak kejanggalan.

Selain itu, lanjut dia, publik juga masih ingat kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK yang menyeret 93 pegawai. Belum lagi, katanya, kasus mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang terseret masalah etik karena diduga menggunakan pengaruhnya terhadap Pejabat Kementerian Pertanian untuk memutasi pegawai.

Selanjutnya, Suparji menyebut polemik yang dilakukan mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Kata dia, setidaknya ada tiga perkara yang menyeret nama Firli dan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pertama, kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Serta, kasus dugaan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang (UU) KPK yang mengatur larangan dan sanksi bagi Pegawai KPK bertemu dengan pihak berperkara.

Bukan hanya itu, Suparji juga menyoroti kasus CSR Bank Indonesia yang ditangani KPK. Sebab, kata dia, kasus CSR Bank Indonesia ini dinyatakan sudah ada tersangkanya tapi malah KPK meminta maaf. Makanya, ia mempertanyakan indikator kinerja KPK yang dianggap positif pada Januari 2025.

“Katanya sudah ada tersangka, tapi tiba-tiba diralat dan sampai mereka minta maaf. Apa yang menjadi indikator sehingga citra KPK naik? Padahal banyak kasus yang mangkrak di KPK,” pungkasnya.