Kemenag Bahas Sinergi 4 Program Keagamaan bersama NU dan Muhammadiyah; Satu di Antaranya Penetapan Awal Bulan Hijriah

Jakarta, VIVA – Direktorat Urusan Agama Islam dan Bina Syariah (Urais-Binsyar) pada Ditjen Bimas Islam telah mengadakan pertemuan dengan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Pertemuan yang dilakukan secara terpisah ini bertujuan merespons berbagai isu keagamaan serta memperkuat sinergi program-program keagamaan.  

Pertemuan pertama berlangsung pada 15 Januari 2025 di kantor Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, sementara pertemuan kedua diadakan sepekan kemudian di kantor LF PBNU.  

“Kami ingin mempererat kolaborasi dengan ormas Islam untuk merespons isu-isu keagamaan secara efektif, terutama terkait penetapan awal bulan Hijriah yang menjadi perhatian umat,” ujar Direktur Urais-Binsyar, Arsad, di Jakarta pada Kamis (23/1/2025).

Arsad didampingi oleh beberapa pejabat, di antaranya Kasubdit Hisab-Rukyat Ismail Fahmi, Kasubdit Kemasjidan Akmal Salim Ruhana, Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan Dedi Slamet Riyadi, serta Kasubdit Kepustakaan Islam Nur Rahmawati.  

Dalam pertemuan tersebut, Arsad memaparkan empat program prioritas yang akan dikembangkan bersama ormas Islam:  

Pertama, penguatan peran masjid dalam isu lingkungan dan kemanusiaan melalui kelanjutan Deklarasi Istiqlal. “Program ini bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat kepedulian sosial dan lingkungan dengan mendorong kegiatan dakwah dan edukasi yang berwawasan lingkungan,” sebut Arsad.

Kedua, penanganan paham keagamaan dengan memperkuat moderasi beragama untuk menjaga harmoni kehidupan beragama di tengah dinamika sosial.

Ketiga, penetapan awal bulan hijriah yang mengacu pada kriteria Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS). “Ini kami diskusikan guna mengikhtiarkan adanya kesepahaman dalam proses penentuan awal bulan Hijriyah, utamanya Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha,” sebutnya. 

Keempat, pengembangan literasi keislaman melalui platform digital ELIPSKI, yang menyediakan berbagai referensi keagamaan, termasuk naskah khotbah dan buku digital. "Kami berharap seluruh program ini dapat berjalan dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan ormas Islam," jelas Arsad.

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Hamim Ilyas, menyambut baik kerja sama ini dan menekankan pentingnya sinergi dalam memperkuat pemahaman keagamaan di masyarakat. Ia juga berharap pemerintah mendukung pengembangan fasilitas keagamaan di lebih dari 12.000 masjid Muhammadiyah yang masih membutuhkan perhatian.  

“Kami juga melihat kerja sama ini dapat diperluas, tidak hanya dalam bidang hisab dan rukyat, tetapi juga dalam upaya memperkuat pemahaman keagamaan guna menghadapi tantangan masyarakat,” ujar Hamim.  

Sementara itu, Ketua LF PBNU, Sirril Wafa, menegaskan pentingnya pemahaman metode hisab dan rukyat yang digunakan NU. Ia menjelaskan bahwa NU telah mengadopsi metode Qath’iyu al-Ruqyah, yang menetapkan awal bulan hijriah berdasarkan elongasi hilal minimal 9,9 derajat, menggantikan pendekatan rukyat murni.