Komisi IV DPR Segera Cek Lokasi Pagar Laut Tangerang yang Disegel KKP

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mendukung upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam melakukan tindakan sementara dengan menyegel pagar bambu di wilayah Pantai Tangerang dan pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut dia, penyegelan pagar laut itu sebagai langkah cepat agar tidak ada aktivitas pemasangan pagar laut lagi.

“Saya apresiasi langkah cepat KKP yang segera melakukan penyegelan, sehingga warga setempat tidak semakin dirugikan dengan kegiatan pemagaran ini. Untuk pembongkaran pagar laut, saya yakin KKP memiliki mekanisme sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Rajiv melalui keterangannya pada Selasa, 14 Januari 2025.

Saat ini, kata Rajiv, Komisi IV DPR RI sedang membahas secara internal terkait peristiwa ini. Rencananya, lanjut dia, Komisi IV DPR RI akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pagar laut untuk melihat lebih dekat pagar laut dan menemui nelayan setempat.

“Kami akan segera melakukan kunjungan spesifik ke lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat dan mendengar pengakuan warga setempat. Selanjutnya, kita segera melakukan rapat dengan mitra terkait dalam hal ini KKP untuk mengambil langkah yang tepat,“ ujar Anggota Fraksi Partai Nasdem ini.

Kata dia, pemagaran laut di Tangerang dan Bekasi ini tentu menjadi prioritas utama bagi DPR RI. Begitu masa sidang kembali dibuka, lanjut Rajiv, Komisi IV DPR akan membahasnya secara mendalam.

“Pemagaran laut di Tangerang dan Bekasi sebagai prioritas utama dan menjadi perhatian serius,” pungkasnya.

Pagar laut sepanjang 30,16 km itu berdampak pada 16 desa di 6 kecamatan, termasuk Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, dan Teluknaga. Wilayah ini masuk dalam kawasan pemanfaatan umum yang diatur oleh Perda Nomor 1 Tahun 2023. 

Kawasan ini meliputi berbagai zona penting seperti zona perikanan tangkap, pelabuhan perikanan, hingga zona pariwisata dan pengelolaan energi.  

Menurut data DKP Provinsi Banten, ada 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pemagaran laut ini.