Fakta Baru Mengejutkan soal Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai karena Nunggak SPP

Medan, VIVA – Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Parlindungan membeberkan fakta soal siswa SD berinsial MI (10) yang dihukum belajar di lantai kelas karena tidak membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Ternyata, siswa tersebut menerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2024.

Sekolah tempat MI menimba ilmu di Yayasan Abdi Sukma yang berada di Jalan STM No 42, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan merupakan sekolah wakaf yang berdiri sejak tahun 1963. Setiap tahun, sekolah ini memberikan beasiswa atau uang SPP gratis selama 6 bulan di semester ganjil setiap tahunnya. 

"Kami memberikan beasiswa selama enam bulan pertama untuk meringankan beban siswa dari keluarga kurang mampu. Misi kami adalah memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama," ucap Ahmad kepada wartawan, Senin 13 Januari 2025.

Ahmad menceritakan bahwa sekolah Abdi Sukma ini viral di media sosial dan menjadi pusat perhatian, serta pemberitaan di media massa terkait perundungan terhadap salah satu siswa kelas 4 SD berinisal MI yang belum bayar uang SPP dan dihukum belajar di lantai kelas oleh wali kelasnya.

Ahmad mengungkapkan bahwa MI pelajar kelas 4 bersama saudaranya di kelas 1 SD, masing-masing mendapatkan bantuan PIP yang ditransfer ke rekening ibunya, Kamelia pada 21 April 2024 dan diambil pada 22 April 2024 sebesar Rp 450.000.

"Itu dananya masuk tanggal 21 April 2024, diambil orang tuanya tanggal 22 April 2024. Karena kami dari pihak sekolah tidak ada menahan-nahan informasi itu, karena begitu dana itu masuk langsung kita kabari sama orang tuanya," kata Ahmad. 

"Saat diambilnya itu, orang tuanya tidak langsung membayarkan ke uang sekolah anaknya. Seandainya itu dibayarkannya langsung pasti tidak ada tunggakan. Karena sekolah ini menggratiskan uang sekolah itu selama 6 bulan dari Januari hingga Juni. Bulan Juli sampai Desember itu bayar," jelas Ahmad.

Dari informasi yang diperoleh, sebanyak 131 siswa di Yayasan Abdi Sukma ada 79 orang menerima bantuan PIP, termasuk anak-anak Kamelia.

Ahmad menyampaikan bahwa tujuan sekolah Abdi Sukma adalah memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang kurang mampu dan yatim piatu, serta sudah menggratiskan uang sekolah selama enam bulan, dari Januari hingga Juni setiap tahunnya.

Meskipun begitu, MI mengalami tunggakan pembayaran uang sekolah setelah periode gratis berakhir, dan pembayaran untuk bulan Juli hingga September 2024 baru dilakukan orang tua MI pada 8 Juli 2024.

"Ibu MI itu bayar uang sekolah anaknya setelah dapat PIP pada April 2024, dia membayar uang sekolah anaknya tanggal 8 bulan Juli, dia bayar uang sekolah Mahesa tiga bulan dari bulan Juli sampai September 2024. Terus nunggak lagi sampai menerima raport dari Oktober sampai Desember 2024," terang Ahmad.

Sekolah Abdi Sukma ini terus berupaya mencari sumber dana tambahan untuk menunjang operasional dan memberikan bantuan yang lebih besar kepada siswa. Program PIP telah menjadi salah satu sumber pendanaan yang signifikan, namun sekolah tetap bergantung pada donasi dan sumber lain.

"Kami khawatir pemberitaan negatif ini dapat berdampak pada kelanjutan program PIP di sekolah kami. Kami berharap masyarakat dapat memahami situasi kami dan terus mendukung upaya kami dalam memberikan pendidikan berkualitas," ucapnya.

Ahmad mengatakan bahwa setelah kabar tentang tunggakan uang sekolah MI menjadi viral baik di media sosial dan pemberitaan, Ikhwan Ritonga, Wakil Ketua DPRD Sumut, turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melunasi tunggakan uang sekolah MI dan juga membantu menyelesaikan pembiayaan sekolah untuk kedua anak Ibu Kamelia hingga tamat.

Polemik semakin berkembang ketika Ibu MI, Kamelia mengungkapkan keinginannya untuk memindahkan kedua anaknya dari Yayasan Abdi Sukma karena ketidaknyamanan yang dirasakan. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan.

Ahmad memastikan bahwa sekolah tidak memberikan tekanan apapun kepada siswanya dan berkomitmen untuk membuat suasana belajar yang kondusif. Meskipun telah menerima berita negatif, pihak yayasan berusaha keras untuk mendapatkan dana tambahan melalui bantuan pemerintah agar dapat terus menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak yang membutuhkan.

Pihak sekolah berharap agar kondisi Yayasan Abdi Sukma tidak dievaluasi atau terpengaruh akibat berita viral yang beredar. Sebab hal ini dapat merugikan banyak anak yang tengah menimba ilmu di yayasan tersebut. 

"Kami mohon agar sekolah kami tidak dievaluasi hanya karena satu isu. Pendidikan anak-anak adalah prioritas kami," pintanya.

"Kami berharap masyarakat dapat memahami situasi kami dan terus mendukung upaya kami dalam memberikan pendidikan berkualitas," tutur Ahmad.