Menag Nasaruddin Umar Tekankan Efisiensi Biaya dan Optimalkan Pelayanan Haji 2025

Menag Nasaruddin Umar saat mengikuti FGD dengan DPR RI
Sumber :
  • HUMAS/Kemenag

Jakarta, VIVA – Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M. Menteri Agama (Menag) menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan biaya tersebut selama operasional haji, guna memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.  

Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang membahas persiapan haji 2025 dan langkah strategis ke depan. Acara ini diselenggarakan oleh Tim Pengawas (Timwas) DPR di Jakarta, Rabu (8/1/2024).  

Menag Nasaruddin Umar saat mengikuti FGD dengan DPR RI

Photo :
  • HUMAS/Kemenag

“Alhamdulillah, biaya ini merupakan hasil kerja sama antara DPR dan pemerintah. Keputusan ini tercapai melalui penyisiran atas berbagai komponen biaya yang bisa dikurangi tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Menag Nasaruddin Umar.  

Ia juga menekankan bahwa efisiensi akan terus dilakukan selama pelaksanaan haji. “Penggunaan dana ini harus tetap disisir agar lebih efisien. Kita harus antisipasi segala kemungkinan, termasuk hal-hal tak terduga di luar perencanaan,” tambahnya.  

Hasil rapat Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama menyepakati rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.  

Komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar langsung oleh jemaah adalah rata-rata Rp55.431.750,78, atau 62% dari total BPIH. Sisanya, sebesar 38% atau rata-rata Rp33.978.508,01, akan ditutup dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).  

Jemaah haji tiba di Arafah dari Mina

Photo :
  • @CGSSaudi

Menag menegaskan bahwa pelayanan jemaah akan menjadi prioritas utama. Ia juga berjanji untuk terus bernegosiasi dengan pihak Syarikah, penyedia layanan jemaah di Tanah Suci, guna memastikan kualitas pelayanan yang terbaik.  

“Kami akan berusaha melobi para Syarikah agar pelayanan kepada jemaah berjalan maksimal. Pelayanan optimal adalah tanggung jawab kami,” ujar Menag Nasaruddin Umar di acara Focus Group Discussion (FGD), DPR, Senayan, Jakarta.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Timwas DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Ketua dan Anggota Panja Haji DPR, Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafii, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil ketua BP Haji, Dahnil Azhar, dan Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Sathu).