Mendagri Tito Sepakat Kepala Daerah Dipilih DPRD, Singgung Besarnya Biaya Pilkada

Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengaku sepakat dengan usulan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kepala daerah sebaiknya dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tito menyinggung biaya pelaksanaan Pilkada yang sangat besar. "Ya saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk Pilkada," kata Tito kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 16 Desember 2024.

Selain menelan biaya yang cukup besar, Tito menyebutkan, Pilkada juga bisa memicu kekerasan di sejumlah daerah. 

Di sisi lain, menurut Tito, dengan adanya pemilihan kepala daerah oleh DPRD maka demokrasi yang diterapkan bisa disebut demokrasi perwakilan.

"Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD kan. Demokrasi juga bisa diterjemahkan, demokrasi langsung dan demokrasi dengan perwakilan," ujarnya.

"Kalau DPRD demokrasi juga, tapi demokrasi perwakilan. Tapi ya kita lihat bagaimana teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan kajian," ujar Tito.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto melempar usulan agar kepala daerah seperti gubernur, wali kota hingga bupati dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien dan tidak banyak mengeluarkan anggaran.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih Gubernur, milih Bupati. Efisien enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan, usulan itu juga bisa menghemat anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pelaksanaan Pilkada. Anggaran negara itu juga, kata Prabowo, bisa digunakan untuk program-program lain demi kepentingan masyarakat.

"Kayak kita kaya saja, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa memperbaiki sekolah, uang yang bisa memperbaiki irigasi," ujarnya.