Ada Pejabat Negara Isi LHKPN Bohong, KPK: Mobil Fortuner Diisi Harga Rp6 Juta

Jakarta, VIVA – Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan bahwa masih banyak pejabat negara yang bohong dalam mengisi Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada pejabat negara yang justru mengisi mobil mewah Fortuner dibeli dengan harga Rp6 juta.

Nawawi pun merasa heran ketika ada pejabat negara masih berbohong dalam mengisi LHKPN.

"Pengisian LHKPN kadang lebih banyak amburadulnya, ada Fortuner diisi harganya Rp 6 juta. Ya kita nanya ke dia gitu, 'di mana dapat Fortuner Rp 6 juta?' Kita ingin beli juga gitu 10 [unit]. Seperti itu kondisi yang ada," ujar Nawawi Pomolango kepada wartawan Selasa, 10 Desember 2024.

Nawawi mengatakan sejatinya dalam mengisi laporan harta kekayaan harus dengan jujur dan sesuai fakta, yang sebenarnya alih-alih hanya sekadar menggugurkan kewajiban sebagai wajib lapor.

"Jadi kepatuhan it's okay, wajib lapor okay, [tetapi] kejujuran dalam pengisian itu, kita tidak menyebutkan," kata Nawawi.

Dia menceritakan bahwa dirinya pernah meminta tim dari Direktorat LHKPN untuk mengecek kepatuhan pelaporan LHKPN pejabat Mahkamah Agung (MA).

"Saya pernah meminta Direktorat LHKPN itu khusus untuk coba MA, yang Anda anggap sedikit kontroversial di dalam pengisiannya. 2 Pimpinan MA yang disinyalir memang pengisiannya itu tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya," imbuhnya.

Maka itu, Nawawi menegaskan bahwa tak jarang KPK langsung menindaklanjuti langsung ke lapangan terkait pelaporan LHKPN yang berindikasi janggal.

"Jadi jangan kaget bahwa ada beberapa subjek lapor LHKPN itu yang kami datangi, kami lakukan survei terhadap apa, meskipun tidak ada apa, di dalam media sosial tidak dimunculkan tetapi KPK bekerja untuk itu," ucap dia.

Bahkan, Nawawi juga menyinggung sejumlah ratusan pejabat ditemukan bohong dalam mengisi LHKPN-nya.

"Itu LHKPN sudah kita bisa lihat di situ, begitu berbedanya apa yang dicantumkan di dalam LHKPN dan apa yang kita temukan, itu jungkir balik faktanya. Dan itu ada ratusan, bahkan lebih daripada itu, yang kita temukan bahwa ada ketidakjujuran di dalam pengisian LHKPN," ujarnya.

Ketika hadir dalam acara peringatan Hakordia di MA, Nawawi mengingatkan para pejabat di Mahkamah Agung (MA) untuk menggunakan panduan yang disiapkan oleh Tim LHKPN KPK agar pengisian dilakukan benar dengan semestinya.

"Untuk lembaga Mahkamah Agung, kalau mau mengisi yang benar atau apa, KPK menyiapkan ruang khusus gitu, atau bisa dihubungi sewaktu-waktu panduan dalam kaitannya dengan pengisian LHKPN gitu," bebernya.