MoU dengan Polri, Mendikdasmen Sebut Kekerasan Diselesaikan Secara Damai dan Guru Tak Jadi Terpidana

Jakarta, VIVA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Prof Abdul Mu’ti, mengatakan pihaknya menjamin keamanan para guru dari intimidasi dan kekerasan oleh pihak manapun. Terutama setelah nota kesepahaman atau memorandum of understanding atau MoU dengan Polri, diteken.

Perlindungan ini menjadi bagian dari Hari Guru Nasional. Bahwa peringatan itu bukan hanya merayakan dan menghargai jasa para guru, tetapi juga untuk memastikan mereka dihargai dan aman dalam menjalankan tugas mulianya.

“Terkait dengan perlindungan guru, Kemendikdasmen akan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)," kata Abdul Mu'ti dalam keterangannya.

"Di dalamnya memuat kesepakatan agar masalah-masalah kekerasan dalam pendidikan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan sehingga guru tidak menjadi terpidana,” tegas Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut.

Kasus pidana yang melanda guru terbaru, sempat dialami Supriyani (36), yang menjadi terdakwa penganiayaan terhadap anak berinisial D (28) di Sekolah Dasar (SD) 4 Baito Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kasus yang menimpa guru honorer tersebut sempat menjadi perhatian nasional.

Dalam sidang putusan vonis, majelis hakim membebaskan guru Supriyani. Vonis tersebut, dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Stevie Rosano saat membacakan amar putusan di pengadilan negeri (PN) Andoolo pada Senin, 25 November 2024.

Sebelumnya, Mendikdasmen mengatakan bahwa guru memiliki tiga makna. Pertama penegasan tentang arti dan kedudukan penting para guru. Kedua, guru sebagai agen pembelajaran dan juga agen peradaban. Ketiga, guru menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM), generasi bangsa yang melanjutkan perjuangan serta memajukan bangsa dan negara.

Mendikdasmen juga memiliki tiga program prioritas, di mana program-program tersebut akan memajukan kesejahteraan para guru di Indonesia.