OTT di Bengkulu, Sudah 8 Orang Termasuk Gubernur Rohidin Mersyah yang Diamankan KPK

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zendy Pradana

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kegiatan operasi tangkap tangan atau OTT di wilayah Bengkulu. KPK menyampaikan infomasi update terkait jumlah Operasi tangkap tangan itu terjadi pada Sabtu 23 November 2024 malam.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan ternyata ada delapan orang yang diamankan terkait dengan OTT di Bengkulu. Jumlah ini artinya bertambah dari yang sebelumya disebut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ada 7 orang yang diamankan.

Dia menyebut 8 orang yang diamankan itu berasal dari jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu.

"Sampai dengan saat ini, sudah ada 8 orang di jajaran Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu yang sudah diamankan oleh KPK," kata Tessa Mahardhika, Minggu 24 November 2024.

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan (Foto ilustrasi).

Photo :
  • ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

KPK turut memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Bengkulu. Sebab, Polda Bengkulu dinilai mendukung kegiatan OTT di wilayahnya.

"KPK mengapresiasi jajaran Polri Baik Kapolda Bengkulu Irjen Pol Anwar, khususnya Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Deddy Nata, beserta jajaran, atas dukungannya dalam membantu proses pengamanan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di Provinsi Bengkulu," ujar Tessa.

KPK sejauh ini sudah membawa pihak yang terjaring OTT di Bengkulu ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan. Salah satunya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Rohidin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu 24 November 2024 sekira pukul 14.32 WIB.

Mengenakan kemeja warna cokelat, topi putih dan bermasker putih, Rohidin bungkam saat ditanya awak media sebelum digelandang masuk ke gedung KPK.

Rohidin tampak dikawal dua anggota polisi dan sejumlah petugas KPK. Kasus OTT yang menjaring Rohidin itu diduga terkait dengan pemungutan dana ke pegawai untuk Pilkada 2024.

"Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Minggu 24 November 2024.