DPR Ingatkan Gus Ipul: Jangan Sampai Bansos Dipakai Jadi Alat Politik

Jakarta, VIVA - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), I Ketut Kariyasa Adnyana mewanti-wanti agar program-untuk mengentaskan kemiskinan seperti bantuan sosial (bansos) tidak digunakan sebagai alat politik. Terlebih, kontestasi Pilkada serentak 2024 masih berlangsung. 

Hal itu disampaikan Kariyasa dalam rapat kerja bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024. 

"Jangan sampai program-program yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan itu, ini dipakai kepada unsur politik. Apalagi sekarang Pilkada," kata Kariyasa di ruang rapat Komisi VIII DPR. 

Dia menyebut, pemberian bansos selama Pilkada ini dapat berpengaruh pada elektabilitas pasangan calon atau paslon baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi.

"Karena kita tahu, sekarang lagi Pilkada sangat ramai-ramai, ujung-ujungnya kalau itu dikasih sembako dan sebagainya itu berpengaruh terhadap bagaimana memimpin yang terbaik di masing-masing daerah, baik bupati, kemudian gubernur," jelas Kariyasa.

Maka itu, dia pun mengimbau agar penyaluran program seperti bansos tak lagi digunakan sebagai alat politik. Kata dia, pemerintah mesti memberikan contoh baik bagaimana mengentaskan kemiskinan tersebut. 

"Maka dari itu, jangan sampai hal ini yang menjadi terulang," tuturnya. 

Dia mengingatkan agar jangan sampai pemerintah berikan warisan yang tak baik untuk perkembangan demokrasi di Tanah Air.

"Karena kita nanti akan memberikan warisan yang tidak bagus bagi demokrasi dan bagaimana kita akan mengentaskan kemiskinan itu," ujarnya.