Gibran Minta Kaji Ulang PPDB Zonasi, Mendikdasmen Mu'ti: Ojo Kesusu, Jangan Tergesa-gesa

Jakarta, VIVA - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi wilayah dikaji ulng karena dinilai belum merata. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu'ti mengaku tak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan terkait sistem zonasi tersebut.

Dia mengatakan demikian karena sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

"Belum, saya kira itu belum akan kita ambil (keputusan terkait sistem zonasi) karena sesuai dengan arahan pak Presiden. Ojo kesusu, jangan tergesa-gesa," kata Abdul Mu'ti di Jakarta Selatan, Senin, 11 November 2024.

Di sisi lain, dia mengakui sistem zonasi menjadi masalah utama yang akan diselesaikan oleh kementerian lembaganya. Ia memahami banyak masyarakat yang tak setuju dengan sistem zonasi tersebut.

"Memang selama ini sangat menyita perhatian kita karena memang dalam pelaksanaannya menimbulkan kontroversi baik yang setuju maupun yang tidak setuju," jelas Abdul Mu'ti. 

Pun, dia menuturkan pihaknya juga dapat berbagai masukan terkait pelayanan pendidikan sebelum dan sesudah adanya sistem zonasi. Maka itu, pihak Kemendikdasmen akan memperhatikan persoalan teknis di lapangan untuk mengambil keputusan tentang sistem tersebut.

"Di lapangan kami mendapatkan banyak masukan terkait dengan persoalan-persoalan teknis di lapangan dan juga persoalan yang berkaitan dengan mutu dari pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah sebelum ada zonasi dan setelah zonasi diterapkan," kata Abdul Mu'ti. 

Lebih lanjut, dia menuturkan Kemendikdasmen akan mendengarkan semua masukan dengan seksama sebelum menetapkan kebijakan.

"Kita dengarkan semuanya kita kasih dengan kaji seksama mudah-mudahan nanti kita bisa ambil kebijakan yang terbaik," sebut Muti yang juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai program PPDB Zonasi wilayah perlu dikaji kembali. Ia mengatakan seperti itu karena program tersebut belum mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Gibran berkata demikain saat pidato pembukaan di rapat koordinasi (rakor) bersama Kemendikdasmen terkait evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, Senin, 11 November 2024.

"Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujar Gibran.

Eks Wali Kota Solo itu menilai zonasi wilayah merupakan program yang baik. Ia minta seluruh Kepala Dinas Pendidikan yang hadir dari seluruh Indonesia untuk beri masukan terhadap program tersebut.

Gibran juga minta Kemendikdasmen bisa mengkaji ulang program zonasi tersebut. Bahkan, ia buka opsi pendidikan di Indonesia kembali memakai sistem lama terkait zonasi wilayah tersebut. 

"Jadi, intinya bapak-ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau akan kembali ke sistem yang lama," ujar Gibran.