Progam Pemasangan Listrik Gratis Jadi Faktor Intervensi Sensitif Penentasan Stanting

Bogor, VIVA – Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui oleh PT PLN (Persero), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan progam Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dalam rangka bagian penentasan stanting di Indonesia.

Hal itu diungkapkan, Pj Walikota Kota Bogor Heri Antasari, dalam kegiatan Penyalaan Pertama Progam Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) .

Menurutnya, BPBL pemasangan listrik gratis menjadi salah satu bagian faktor pendukung penentasan stanting.  Terlebih progam ini secara masifnya menyasar 150 ribu rumah tangga di 36 provinsi.

"Dalam konteks penanganan kemiskinan, progam BPBL tidak hanya masuk ke dalam satu dari tiga penanganan kemiskinan, tetapi juga mencangkup strategi penanganan kemiskinan," kata Heri saat mendampingi warganya yang menerima BPBL di Kelurahan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat.

Heri menjelaskan, dalam menuntaskan stanting sendiri diperlukan  intervensi spesifik yakni kesehatan melalui asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Namun penentasan stanting juga diperlukan intervensi sensitif, yang secara tidak langsung memengaruhi kejadian stunting dari mulai perbaikan pola asuh, pemberian bantuan sosial, penyediaan sarana, termasuk sarana air bersih.

"Kalau di dalam stanting ini ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Dengan adanya program penyambungan listrik ini maka otomatis akan juga meningkatkam kawasan kawasan pemukiman yang kurang layak mendapat perhatian. Ini adalah intervensi sensitif bagi stanting, artinya secara tidak langsung juga mengkait kepada progam terhadap progam stanting nasional," jelas Heri.

Heri menyampaikan, kinerja setiap kepala daerah, khususnya Pj (Penjabat) Bupati atau Walikota akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam negeri. Salah satu evaluasi meliputi sepuluh indikator kemiskinan, salah satunya adalah stanting.

Untuk itu, kata dia Pemerintah Daerah, dalam hal ini pemerintah kota dan Kabupaten, serta pemerintah provinsi, perlu menyambut baik progam BPBL ini. Sebab, secara langsung sangat berkaitan dengan kemiskinan dan stanting. Di mana BPBL termasuk strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat karena dapat mengakses progam ini secara gratis.

"Program BPBL pun menjadi program peningkatan pendapatan. Karena tentu keberadaan listrik dirumah akan meningkatkan produktifitas. Warga tidak hanya beraktivitas di siang hari tetapi juga di malam hari. Disaat yang sama ini merupakan bagian, untuk mengatasi pemukiman di kawasan kantong kemiskinan," jelas Heri.

PLN Komitmen Menentaskan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program BPBL

Dalam kegiatan ini, Staf Ahli Direksi PT PLN Persero, Muhammad Munir, menyampaikan, BPBL merupakan bentuk dukungan PLN atas rencana pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu. Di mana salah satunya meliputi pemerataan akses dan percepatan dan penyediaan taraf listrik.

"Maka PLN bersama mitra kerja bergandeng tangan bersinergi berkolaborasi melangkah bersama melaksanakan tugas mulia dari kementerian ESDM, yakni Program BPBL atau Bantuan Pasang Baru Listrik," kata Munir.

Program BPBL ini, lanjut Munir, menjadi bukti dan komitmen PLN dalam memberikan kontribusi  meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dalam memberikan listrik untuk kehidupan lebih baik.

Program BPBL sendiri berjalan sejak 2022, dan sat ini mencapai 122.000 rumah tangga yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia atau 20 unit wilayah dan induk PLN. Program ini akan ditingkatkan menjadi 150.000 rumah tangga.

Calon penerima BPBL sendiri adalah rumah tangga yang belum pernah tercatat pelanggan PLN dan berdomisili di wilayah yang telah tersedia jaringan listrik tegangan rendah tanpa perluasan  jaringan.  Selain kriteria tersbut calon penerima BPBL harus terdaftar DTKS dari kementerian sosial berdomisi darah 3T atau berdasarkan hasil validasi rumah tangga oleh kepada desa atau lurah setempat.

"Sejalan dengan tujuan pemerintah ini maka PLN berkomitmen dalam pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh lapisan masyarakat di mana melalui instruksi presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di mana mandat dan instruksi presiden ini menyediakan ketersediaan dan ketercukupan energi dan elektrifikasi bagi keluarga miskin ekstrem," jelas Munir.

Program BPBL merupakan program upaya pemerataan akses listrik ke seluruh nusantara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan memberikan bantuan pemasangan token meter dengan daya listrik 900 VA bagi rumah tangga. 

Program BPPL ini juga merupakan bentuk nyata Badan Usaha Milik Negara dalam mengejar target rasio elektrifikasi 100 persen.  Saat ini rasio elektrifikasi adalah perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga berlistrik telah mencapai 99,81 persen. Sedangkan, di Jawa Barat sudah menuntaskan pemasangan listrik sebanyak 22.921 rumah tangga dari target 28.000 rumah tangga per 28 Oktober 2024. Di antaranya Kota Bogor yang merndapatkan 1.054  rumah tangga.

"PLN siap melaksanakan tugas sebagai penggerak di bidang ketenagalistrikan serta siap kerjasama dengan seluruh stake holder dan mitra strategis guna mendukung tercapainya rasio elektrifikasi 100 persen," jelasnya

Munir menyampaikan, PLN berharap dalam kolaborasi terlaksananya BPBL menjadi langkah awal sinergi melaksanakan perluasan  pemanfaatan potensi bisnis dan ekosistem listrik.  Selain itu, progam BPBL ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Semoga dengan pelaksanaan program ini yang sudah dilaksanakan sejak 2022 sampai saat ini dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan PLN dapat terus menerus menghadirkan kemudaan bagi masyarakat," pungkasnya.