Baru Dilantik, Inilah 4 Menteri Prabowo yang Menuai Kontroversi

Jakarta, VIVA – Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto baru saja dilantik pada 21 dan 22 Oktober 2024 di Istana Negara. Namun, hanya dalam hitungan hari, beberapa menteri di kabinet ini sudah menjadi sorotan publik karena pernyataan dan tindakan yang kontroversial.

Berikut ini adalah daftar empat menteri yang memicu perdebatan, termasuk selebriti kondang Raffi Ahmad!

1. Yusril Ihza Mahendra: Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra menimbulkan kontroversi setelah menyebut bahwa peristiwa 1998 bukan termasuk pelanggaran HAM berat.

Yusril menegaskan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi kategori pelanggaran HAM berat, dan dalam pandangannya, Indonesia tidak mengalami pelanggaran HAM berat selama beberapa tahun terakhir.

"Enggak (kasus 98 bukan termasuk pelanggaran HAM berat)," ujar Yusril di Istana Kepresidenan, pada Senin (21/10/2024).

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari publik yang mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap penegakan HAM, terutama mengingat besarnya trauma yang masih dirasakan masyarakat terkait peristiwa tersebut.

Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, mendapat kecaman publik setelah menggunakan kop surat resmi kementerian untuk mengundang pada acara pribadi, termasuk perayaan Hari Santri Nasional dan haul ibundanya.

Yandri mengakui bahwa tindakan tersebut kurang tepat namun berdalih bahwa penggunaan kop surat kementerian adalah hasil diskusi internal.

"Saya sedang sibuk dengan persiapan pasca-pelantikan, mungkin kurang kontrol," ujar Yandri di Istana Negara pada Rabu (23/10/2024).

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut mengkritik tindakan ini, menegaskan bahwa penggunaan surat resmi kementerian untuk acara pribadi adalah pelanggaran administrasi yang tidak bisa diabaikan.

Natalius Pigai, yang baru saja diangkat sebagai Menteri HAM, mengajukan permintaan kenaikan anggaran hingga Rp 20 triliun, angka yang mengejutkan publik.

Pigai berpendapat bahwa dana tersebut diperlukan untuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia bertaraf internasional dan memperkuat instrumen perlindungan HAM di Indonesia.

"Anggaran saat ini yang hanya Rp 64 miliar tidak cukup untuk visi HAM yang dicanangkan Presiden Prabowo," tegas Pigai.

Permintaan ini memicu perdebatan di media sosial, banyak yang mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran besar tersebut di tengah isu prioritas lain yang mendesak.

Selebriti Raffi Ahmad turut mencuri perhatian setelah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo untuk Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Saat pelantikannya, pihak kepresidenan mengumumkan bahwa Raffi memiliki gelar doktor honoris causa. Namun, hal ini menuai kontroversi karena Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) belum mengakui keabsahan gelar tersebut.

Netizen mempertanyakan keabsahan gelar honoris causa ini, mengingat kurangnya transparansi dalam pemberian gelar tersebut.