Jadi Penasihat Khusus Presiden, Muhadjir Effendy Sebut Prabowo Fokus Masalah Haji di Indonesia

Jakarta, VIVA - Presiden Prabowo Subianto telah mengangkat dan melantik Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024. Menurut dia, Prabowo memang memberikan perhatian khusus yang berkaitan dengan masalah haji di Indonesia sejak terpilih menjadi Presiden RI.

“Beliau waktu masih sebagai Presiden terpilih, beliau sangat memperhatikan, memberikan perhatian sangat khusus berkaitan masalah haji di Indonesia,” kata Muhadjir di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Memang, Muhadjir beberapa kali menghadap Prabowo untuk dimintai berbagai macam pandangan, karena itu koordinasinya di bawahnya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

“Mungkin karena saya sudah memberikan beberapa masukan itu, mungkin beliau mempertimbangkan saya ditunjuk sebagai salah satu penasihat beliau itu,” ujarnya.

Namun, Muhadjir mengaku tidak mengetahui latar belakang adanya Penasihat Khusus Presiden bidang Haji ini apa karena soal cengkaret penyelenggaraan haji tahun 2024. Yang jelas, kata dia, Prabowo memang sangat memberikan perhatian khusus terhadap masalah haji di Indonesia.

“Beliau memerintah saya untuk coba membuat semacam analisis. Kemudian saya sampaikan kepada beliau, dan itu dalam kapasitas saya sebagai Menko PMK, kan itu di bawah koordinasi dan evaluasi monitoringnya di bawah saya. Sehingga saya cukup banyaklah data tentang berbagai macam masalah yang ada,” ungkapnya.

Akan tetapi, Muhadjir menyebut secara overall sudah bagus penanganan haji. Hanya saja, kata dia, harus diingat bahwa haji itu komponen dari ibadahnya 30% dan 70% itu adalah akomodasi, transportasi, konsumsi, catering, dan juga persoalan administrasi. Percepatan-percepatan dan kemudahan yang diberikan kepada para jamaah sekarang juga sudah mulai ditangani dengan baik.

“Saya kira saya akan mencoba nanti mengumpulkan informasi-informasi, berbagai masalah. Termasuk tata kelola kaitannya dengan hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi. Saya kira banyak hal yang perlu kita tindak lanjuti,” katanya.