Dilantik Prabowo Jadi Utusan Khusus Presiden, Gus Miftah Bakal Buat Rumah Moderasi
- Setpres
Jakarta, VIVA - Presiden Prabowo Subianto mengangkat dan melantik Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa, 22 Oktober 2024. Adapun, salah satu tugas Gus Miftah dari Presiden Prabowo yaitu membangun komunikasi internasional terkait moderasi dan toleransi.
Merujuk Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012, kata dia, salah satu tugas Utusan Khusus Presiden (UKP) itu melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah di-back up sama kementerian dan instansi pemerintah yang lainnya.
“Karena bidang saya di kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan ya, enggak jauh-jauh dari itu. Cuma memang ada salah satu tugas yang disampaikan itu adalah membangun komunikasi internasional terkait dengan moderasi dan toleransi,” kata Gus Miftah di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama, Miftah Maulana Habiburrahman
- VIVA/Ahmad Farhan Faris
Sementara, Gus Miftah menyebut rencananya kantor Utusan Khusus Presiden di Istana sehingga komunikasinya dengan Sekretaris Kabinet dan fasilitasnya dengan Sekretariat Negara. Menurut dia, Utusan Khusus Presiden ini jelas berbeda dengan Penasihat Khusus Presiden yang baru dilantik juga oleh Presiden Prabowo.
“Beda (Utusan Khusus Presiden dengan Penasihat Khusus Presiden). Jadi kalau Utusan Khusus Presiden itu, setingkat Menteri Negara, kalau di Peraturan Presiden tahun 2012 Nomor 17. Jadi bukan stafsus, tapi Utusan Khusus Presiden,” jelas dia.
Setelah dilantik, Gus Miftah mengatakan soal kerukunan di Indonesia itu menarik dan isu krusial karena begitu banyak perbedaan dengan 17.000 pulau, 1.700 suku bangsa, 736 bahasa dan 6 agama. Tentunya, kata dia, ini kalau tidak disikapi secara dewasa akan menjadi kurang baik.
“Maka bagaimana upaya kita hari ini adalah menjaga kondusivitas itu, terkait dengan kerukunan. Karena di Dubai, di Uni Emirat Arab, moderasi itu tidak hanya Utusan Khusus Presiden, tapi bentuknya kementerian. Mudah-mudahan situasi bangsa ini terbaik-baik saja, sehingga tidak ada gangguan soal toleransi dan moderasi. Salah satunya mungkin akan membuat semacam rumah moderasi. Kita akan belanja masalah dahulu,” pungkasnya.