Mensos Gus Ipul: Anak Pemulung di Bantar Gebang Bisa Jadi Presiden, Asalkan...

Bekasi, VIVA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya pendidikan hingga perguruan tinggi kepada para pemulung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi.

Menurutnya, pendidikan merupakan jalan untuk mengubah hidup agar lebih baik dan berkualitas. Jika hal ini dilakukan, dia optimis anak-anak pemulung di Bantar Gebang, kelak bisa menjadi presiden Indonesia.

“Kalau bapak-ibu sekalian mendidiknya dengan cara yang benar. Siapa tahu nanti anaknya pemulung jadi Presiden Republik Indonesia atau anaknya pemulung tapi jadi orang hebat,,” ujar Gus Ipul di Kantor Kelurahan Sumur Batu Senin, 30 September 2024.

Pada kesempatan itu, Gus Ipul memperkenalkan satu anak pemulung bernama Hardian yang mampu mengenyam pendidikan hingga S2.

“Ini salah satunya ini asli anaknya pemulung yang kuliah sampai S2. Apa orang tuanya biayain? Nggak, dia dapat beasiswa dari pemerintah,” kata Gus Ipul sambil merangkul Hardian.

Hardian merupakan warga Lampung yang diboyong ke Bantar Gebang oleh orang tuanya sejak usia 3,5 tahun. Sejak kecil ia membantu orang tuanya mendaur ulang sampah.

Kendati bergelut dengan sampah, Hardian tidak melupakan pendidikan. Bahkan, saat ini ia mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar anak-anak pemulung di Bantar Gebang.

Usaha tersebut ia lakukan dengan harapan bisa memotivasi anak pemulung untuk bersekolah ke perguruan tinggi lewat program beasiswa.

"Setiap ke sekolah, saya kasih motivasi kepada orang tua, ayo kuliahkan anaknya, banyak beasiswa yang bisa didapat. Kadang pemulung tertinggal, tidak mementingkan sekolah," kata Hardian.

Pada kesempatan itu, Hardian mengutarakan satu permintaan kepada Mensos agar anak-anak pemulung diberikan beasiswa khusus untuk pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Merespons hal itu, Gus Ipul mengaku bakal meminta Kementerian terkait untuk mewujudkan permintaan tersebut.

“Prinsipnya tidak ada yang tak mungkin bagi pemerintah. Kami akan koordinasikan dengan Kementerian Pendidikan,” sahut Mensos.