Aktivis Buruh Migran harap Prabowo Pilih sosok Berpengalaman untuk Kepala BP2MI

Jakarta, VIVA – Jelang pelantikan Presiden dan Wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran 20 Oktober nanti sudah beredar nama-nama yang diprediksi bakal mengisi sejumlah posisi di kabinet mendatang.

Ketua Umum Persatuan Buruh Migran Indonesia Bobby Anwar Ma’arif menyampaikan fokus pada sosok kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pilihan Prabowo Subianto nantinya. Ia berharap presiden terpilih memilih sosok yang faham pada persoalan dan nasib buruh migran.

“Sebagai seorang aktivis, tentu saja saya menghendaki agar pejabat yang menduduki kepala BP2MI adalah orang yang benar-benar paham dengan seluk-beluk pesoalan PMI. Karena itu adalah modal utama dalam mengurai benang kusut carut-marutnya pelindungan,” kata Bobby dalam keterangannya, dikutip Rabu, 18 September 2024. 

Bobby yang juga pernah menjabat sebagai sekretaris Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkap nama-nama ideal yang menurutnya layak untuk dipertimbangkan menjadi kepala BP2MI.

Diantaranya yaitu Wahyu Susilo yang merupakan Direktur Eksekutif Migrant care. Kemudian salah satu Staff Asean Australian Counter Trafficking (AACT). 

"Kemudian dari unsur relawan yang mendukung Prabowo-Gibran saat pilpres kemaren yang kami dengar ada ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar, aktivis 98 yang memiliki pengalaman sebagai tenaga ahli di LPSK yang pada waktu itu banyak menangani kasus-kasus buruh Migran,” kata Bobby.

Bobby mengatakan, jika dilihat ke belakang, sejak awal dulu sosok yang menjadi Kepala BP2MI merupakan Tim Sukses dari Presiden terpilih yang berlatar belakang aktivis. Beberapa diantaranya adalah Jumhur, Nusron dan terakhir Benny Rhamdani

"Jadi rasanya Prabowo juga akan lebih memilih orang yang sudah ikut berjuang memenangkannya, yang juga aktivis dalam hal ini tentu Mardiansyah sebagai Ketua Umum Rampai Nusantara peluangnya menjadi lebih besar dibanding yang lainnya," kata Bobby

Selain itu, Bobby juga membeberkan kriteria calon kepala badan yang fokus pada pelindungan pekerja migran Indonesia dari memiliki kedekatan dengan presiden hingga aktivis atau pemerhati buruh migran. Kemudian, calon Kepala Badan juga harus memiliki kedekatan dengan kepolisian.

"Ini penting karena salah satu bentuk pelindungan PMI itu adalah pelindungan hukum, kedekatan dengan aparat penegak hukum menjadi penting dalam penegakkan hukum, termasuk dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," kata Bobby

"Ketiga dekat dengan organisasi buruh migran. Ini juga penting karena tanpa bantuan mereka, badan pemerintah kewalahan dalam pelaksanaan pelindungan PMI dan yang berlatar belakang aktivis tentu memiliki hubungan yang baik dengan organisasi buruh migran,” pungkasnya.