OIKN Minta Tambah Anggaran Rp27,8 Triliun, PKS: Rekor, Pertama Kali dalam Sejarah!

Jakarta, VIVA - Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Raja Juli Antoni membeberkan anggaran yang dibutuhkan lembaganya untuk membangun IKN pada tahun 2025. Tambahan anggaran yang dimaksud senilai Rp27,8 triliun.

Hal itu disampaikan Raja Juli saat menghadiri rapat kerja OIKN dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 9 September 2024. 

Dia menyebut, penambahan anggaran ini pernah disampaikan lembaganya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II pada 2 September 2024.

"Kami melakukan penajaman usulan tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun. Kemudian, mengajukan revisi usulan anggaran tersebut kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, usulan ini kemudian kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI pada tanggal 22 September 2024 yang lalu dan telah diterima dan disetujui Komisi II DPR RI," ucap Raja Juli dalam rapat.

Raja Juli memaparkan, usulan tambahan anggaran Rp27,8 triliun itu meliputi enam kedeputian, dimulai dari Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan sebesar Rp788,5 miliar.

Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan sebesar Rp106,1 miliar, Kedeputian Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp62,5 miliar, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebesar Rp37,7 miliar.

Kemudian, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar dan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp26,7 triliun.

"Sehingga secara total kebutuhan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp28,3 triliun," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan usulan itu merupakan rekor dan pertama dalam sejarah. Sebab, baru kali ini mitra Komisi II DPR meminta penambahan anggaran di atas Rp10 triliun.

"Untuk Otorita IKN izin pertama kali dalam sejarah ini pimpinan dan anggota, ada rekor mitra Komisi II yang anggarannya di atas Rp10 triliun usulannya," katanya.

Meski begitu, Mardani menyebut DPR mendukung usulan penambahan anggaran tersebut. Namun, dia mengingatkan OIKN untuk menjaga akuntabilitas anggaran yang diminta.

"Kami mendukung, tetapi tentu perlu sangat dijaga akuntabilitasnya, sustainibilitasnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah karena konsepnya, city in the forest, betul-betul keasrian dan keaslian baik kondisi alam masyarakat, masyarakat adat, betul-betul dijaga," kata dia.

"Kita bisa menyatukan antara modernitas dengan tradisionalitas, kita kita tetap bisa menjaga ekologi dan topografi kita. Sehingga betul-betul IKN yang dua kali kita revisi undang-undangnya dalam dua tahun itu betul-betul bisa menjadi contoh bagaimana IKN city on the hill, bisa menjadi rujukan dari banyak pihak," katanya.