BNPT Sebut Anak-anak Hingga Perempuan Rentan Terpapar Radikalisme

Jakarta, VIVA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk membangun Public Resilience dalam melindungi perempuan, anak dan remaja dari ideologi radikalisme terorisme. 

"Humas pemerintah yang tersebar mulai tingkat pusat hingga daerah, merupakan salah satu potensi besar yang dapat berfungsi secara optimal dalam pengelolaan komunikasi publik terkait program pembangunan public resilience dalam upaya melindungi perempuan, anak dan remaja dari ideologi radikalisme terorisme," jelas Sestama BNPT, Bangbang Surono di Jakarta, pada Kamis, 5 September 2024.

Menurut Bangbang, perlindungan terhadap perempuan, anak-anak dan remaja telah menjadi program prioritas BNPT. Hal itu karena adanya fenomena peningkatan pelibatan perempuan, anak-anak dan remaja dalam tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia. 

"Peningkatan peran perempuan dan anak terlihat saat serangan Bom Surabaya pada 2018 silam. Serangan tersebut merupakan yang pertama melibatkan keluarga sebagai pelaku, termasuk istri dan anak di dalamnya.Data I-Khub juga menyebut terdapat tiga kelompok yang rentan dalam proses radikalisasi yaitu perempuan, remaja dan anak-anak," ungkapnya.

Melalui Forum kehumasan ini, Sestama BNPT berharap insan humas pemerintah dapat menggalang dukungan publik secara terbuka terhadap perlindungan anak dan perempuan. 

"Saya sangat berharap melalui pertemuan bakohumas ini dapat menghasilkan satu kebulatan tekad untuk secara bersama-sama dapat mencapai sasaran yang sama, yakni menggalang dukungan publik secara terbuka terhadap perlindungan anak dan perempuan," jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama mengimbau agar humas pemerintah mampu bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun narasi dan mendiseminasikan narasi-narasi terkait pencegahan terhadap paparan ideologi radikalisme terorisme.

"Insan humas pemerintah dan anggota Bakohumas, perlu ambil bagian bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun narasi yang kuat dan mudah dipahami bagi masyarakat. Kemudian, mendiseminasikannya guna mewarnai ruang-ruang publik digital dengan narasi-narasi terkait pencegahan terhadap paparan ideologi radikalisme terorisme," tutur Hasyim.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut hadir 100 perserta dari 48 K/L. Sejumlah narasumber pun dihadirkan seperti mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pernah terpapar paham radikal terorisme Listyowati, Kelompok Ahli BNPT Darmansjah Djumala, dan Tenaga Ahli Komunikasi BNPT Dian Agustine Nuriman.