BEM UI Demo ke DPR Kawal Putusan MK, Dekan FISIP: Ini Gerakan Moral, Bukan Politis

Depok, VIVA – Dekan FISIP UI Prof. Semiarto Aji Purwanto mendukung gerakan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang menggelar aksi ke DPR RI untuk menolak putusan DPR.

Diketahui bahwa DPR RI menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PPU-XXII/2024. Putusan DPR tersebut menuai kontroversi dan negara dianggap dalam kondisi krisis konstitusi.

“Saya melihat ini sebagai satu gerakan mahasiswa, ya gerakan moral saja untuk menanamkan rasa kritis pada mahasiswa sebagai calon intelektual muda. Mungkin sekarang mereka sudah menjadi bagian dari intelektual, mereka punya pendapat, mereka punya pandangan, dan ingin menyampaikan aspirasinya, itu adalah bagian yang penting dari kehidupan berdemokrasi kita,” katanya, Kamis, 22 Agustus 2024.

Dia menegaskan, aksi yang dilakukan mahasiswa UI adalah bagian dari gerakan moral. Sikap kritis mahasiswa ini harus diapresiasi dalam kehidupan demokrasi saat ini.

“Gerakan mahasiswa adalah gerakan moral, jadi sebagai bagian dari intelektual menyampaikan keresahannya pandangannya, dan itu yang ingin diartikan hari ini ya. Jadi saya rasa di bagian yang sekali lagi bagian yang penting, tapi juga sebenarnya bagian yang biasa saja dari konteks kehidupan berdemokrasi,” ujarnya.

Terkait dengan dianulirnya putusan MK oleh DPR, Semiarto berpandangan dalam konteks akademik dia melihat adanya gejala dan analisis. Sehingga jadi bagian penting buat akademisi untuk menyampaikan di dalam konteks akademik. Dia mengatakan, gerakan moral yang dilakukan mahasiswa bukanlah gerakan politik.

“Nah kami di kampus selama ini bekerja di dalam bidang memberikan penjelasan akademik, dosen peneliti. Tapi jangan lupa kita di kampus adalah bagian sekali lagi saya mau sampaikan, gerakan moral, gerakan intelektual itu adalah gerakan moral. Jadi bukan gerakan politik ini adalah bagian dari upaya kita menganalisis kondisi keadaan menyampaikan apa yang jadi bagian dari kami,” ujarnya.

Dia menilai positif terkait aksi demo yang digelar berbagai elemen di DPR. Karena dianggap sebagai pendidikan politik. “Ya sekali lagi baik-baik saja dalam konteks pendidikan ini, pendidikan politik, partisipasi politik ini positif saja,” katanya.