Cawalkot Bogor Asal PDIP Dokter Rayendra Dapat KTA Golkar, PDIP: Tidak Beretika

Bogor, VIVA – Langkah politik Bakal Calon Wali Kota (cawalkot) Bogor dokter Rayendra membuat heboh Kota Bogor, usai mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar. Padahal dokter spesialis kulit dan kelamin itu merupakan kader resmi dan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kepemilikan dua kartu anggota ini, membuat para kader PDIP Kota Bogor meradang. Bukan tanpa sebab surat rekomendasi dari para pimpinan PDIP seolah tak dihormati. Politisi Senior PDIP Kota Bogor, yang menjabat sekertaris Dewan Pimpinan Cabang Atty Somaddikarya mengungkapkan, status Kader PDIP itu diketahui memiliki KTA Partai Golkar setelah kunjungannya ke kantor DPD Partai Golkar pada Minggu 18 Agustus 2024.

Atty Somaddikarya menilai langkah, Rayendra sebagai kader PDIP merupakan langkah sepihak yang berpotensi menciptakan kesalahpahaman dengan tujuan menciptakan konflik antara dua partai besar. Dia menuding ada upaya penyerobotan kader PDIP oleh Golkar tanpa konfirmasi resmi baik dari Golkar maupun calon wali kota yang bersangkutan. Atty mengungkapkan, dokter Rayendra yang membuat KTA Golkar setelah memiliki KTA PDIP tanpa paksaan dinilai merupakan langkah yang kurang etis.

"Hal ini merupakan langkah yang kurang beretika, jangan pernah menggeser aturan main berpolitik apalagi menabraknya tanpa berhitung dampak buruk atas hubungan yang sudah lama terjalin kompak antar partai, ada hal utama yang dijunjung tinggi secara terukur," ungkapnya kepada wartawan dikutip, Selasa 20 Agustus 2024.

Sejatinya, lanjut Atty menyampaikan, etika dalam aturan berpolitik harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar tanpa mempertimbangkan dampak buruk terhadap hubungan antar partai yang sudah terjalin kompak. Langkah Rayendra menimbulkan kegaduhan, karena saat ini Rayendra masih resmi calon diusung melalui PDIP yang diwajibkan menjadi kader PDIP dan memiliki KTA.

"Aturan main dan kebijakan dalam partai politik berbeda-beda, seperti halnya di PDIP yang menegaskan syarat wajib, bagi siapapun yang ingin maju dengan tiket dari partai tersebut harus menjadi kader dan memiliki KTA. Kami sangat menyayangkan minimnya penghormatan terhadap etika berpolitik. Padahal seorang calon kepala daerah memiliki hak menentukan bendera politiknya sebagai warga negara, namun harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika politik," ujar Atty dengan nada kecewa.

Lanjut Atty, PDIP dan Golkar merupakan  dua partai besar yang sarat akan perjalanan pengalaman politik dalam sejarah dan memiliki jam terbang dalam beretika politik.

"Seharusnya partai tidak masuk terlalu jauh ke dalam urusan rumah tangga partai lain seperti yang saya lakukan. Kesalahan dan tidak pahamnya sebuah etika tidak sepenuhnya ada pada Golkar, namun ada juga kesalahan dari calon yang mengejar tiket Pilkada demi mencari partai koalisi, tapi lupa memperhatikan etika politiknya," paparnya.

Atty juga menekankan, bahwa partainya tidak akan menjadi partai penonton dalam setiap pelaksanaan Pilkada. PDIP akan selalu mengambil bagian menjadi pelaku di setiap medan pertarungan demi kesejahteraan rakyat Kota Bogor.

"PDI Perjuangan akan mengambil bagian kemenangan, baik sebagai partai pengusung maupun pendukung. Dengan modal enam kursi di legislatif, kami akan menjadi pelaku dan penentu kemenangan di Pilkada Kota Bogor," tegas Atty.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, telah melakukan klarifikasi terkait kepemilikan KTA Partai Golkar oleh dokter Rayendra.  Apabila terbukti bahwa yang bersangkutan memiliki dua KTA dari partai berbeda, maka akan diminta untuk memilih salah satunya.

“Kami telah klarifikasi dari dokter Rayendra soal kabar kepemilikan KTA itu, karena saat beredar kemarin-kemarin, saya belum dapat penjelasan langsung. Yang jelas tidak boleh (Dua KTA), karena sekarang kan semua KTA terintegrasi KPU, harus jelas orangnya,” terang dia.

Ia menyebut, hasil klarifikasi akan disampaikan ke DPP PDIP untuk diputuskan apakah akan tetap mendukung dokter Rayendra dalam Pilwalkot Bogor atau sebaliknya.

"Yang pasti, DPC, DPD Jabar dan DPP sangat kecewa dengan kondisi tersebut," jelas Dadang.