Pedagang Mainan Punya Harapan Seperti Ini Kepada Pemerintah Menyangkut Pembayaran Digital

Jakarta, VIVA – Pembayaran menggunakan digital seperti QRIS, disebut sudah banyak digunakan oleh pedagang. Pemerintah ke depannya diharapkan bisa memperhatikan berbagai hal yang dikeluhkan.

Hal itu diakui Ketua Asosiasi Mainan Indonesia, Sutjiadi Lukas. Dia mengakui, sudah 70 persen pengusaha mainan di bawahnya yang menggunakan pembayaran digital.

"Bagi pengusaha mainan penggunaan QRIS sudah jadi kebutuhan. Di Bawah asosiasi kami sudah mencapai 70 persen pakai pembayaran digital. Karena ini menguntungkan tak hanya buat penjual, tapi pembeli juga yang tak perlu banyak bawa uang lagi kalau belanja," kata Sutjiadi saat dihubungi, dikutip Kamis 15 Agustus 2024.

Ada beberapa kendala yang dialami penjual mainan. Seperti jaringan internet terutama mereka yang di daerah. Juga soal penipuan yang melanda pengusaha di bawah asosiasinya. Pembeli mengklaim sudah bayar tetapi belum masuk ke rekening penjual.

"Saya dapat informasi ada modus penipuan dari pembeli yang mengklaim sudah membayar pakai QRIS. Tapi ada juga yang mengeluhkan salah satu penyebabnya adalah jaringan internet," katanya.

Tapi dia juga mengakui, ada yang memahami kalau produk bank seperti QRIS itu haram. Keluhan lainnya adalah adanya pemotongan yang dibebankan bila pengusaha mainan menggunakan QRIS.

Untuk itu, pihaknya menyarankan pemerintah membuat aturan yang sederhana. Ia mencontohka di China. Sutaji pernah punya pengalaman transaksi dengan pembayara digital di sana. Dimana gratis dan aturannya lebih tegas.

"Kalau di China semua penjual dan pembeli sudah lebih nyaman pakai Alipay atau WeChat Pay karena aturan pemerintahnya uang tunai sudah tak berlaku lagi. Jadi bisa tiru China, buat saja aturan tegas yang membuat semua orang menggunakan pembayaran digital," katanya.
Menyikapi itu, praktisi dan juga Direktur Utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC) penyedia jasa teknologi digital, Indra, yakin persoalan ini akan menjadi perhatian serius pemerintahan berikutnya.

“Pemerintahan sekarang sebenarnya sudah on the track, terbukti peningkatan jumlah transaksi digital terus mengalami peningkatan di seluruh Indonesia. Saya menyakini pemerintahan selanjutnya akan menjadikan kemudahan internet di seluruh daerah sebagai salah satu prioritas utama kebijakannya,” ujarnya,

Terkait dengan keamanan QRIS, Indra mengutip pernyataan BI bahwa QRIS telah memiliki standar nasional yang mengacu pada fitur keamanan internasional.

“Artinya dari sisi keamanan tentunya jaminan menghindari adanya Fraud. Tapi seperti kata BI, semua pengawasan ini menjadi tanggungjawab bersama, baik penyedia maupun pengguna,” ujar Indra.

Lebih lanjut dia mengatakan, BI dan Asosiasi Sistem PembayaranIndonesia (ASPI), serta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dimana perusahaanya ada didalamnya, selalu melakukan sosialisasi dan edukasi. Terutama menyangkt keamanan transaksi QRIS.

Contoh inovasi dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

Beberapa diantaranya adalah bermitra dengan komunitas Tamado Grop di Sumatera untuk menjangkau UMKM di Pematang Siantar, Kabupaten Samosir, Aceh, Bali dan beberapa tempat lainnya. Aplikasi Posku Lite juga  ikut serta berpartisipasi meramaikan kegiatan Jateng Fair 26-11 Agustus 2024. 

“Kami turut serta mengikuti Jateng Affair untuk mendukung dan memfasilitasi pelaku bisnis dan UMKM di Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan kemudahan dan kecepatan baik untuk pencatatan maupun transaksi usaha yang dijalankan. Kita juga beri edukasi atas minimnya wawasan mengenai penggunaan dan manfaat yang diberikan aplikasi kasir digital," kata Indra.

Menurut dia, ketakutan pelaku usaha karena literasi yang masih minim. Sehingga takut menggunakan pembayaran digital. Padahal punya banyak manfaat. Seperti pecatatan transaksi, arus keluar masuk barang. Bisnis juga lebih aman.

"Ketakutan ini kami jawab dengan menghadirkan program menarik selama pameran di Jateng Fair 2024 yang berhasil memikat banyak pengunjung dengan harga gratis yang ditawarkan," terangnya.

Menurutnya, Posku Lite ingin menghapuskan pandangan mengenai penggunaan aplikasi kasir yang sulit dan harga yang terlalu tinggi terutama untuk pebisnis pemula. 

Dia menyarankan perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang Sistem Keamanan Informasi.

“Bentuk sederhana implementasi dari ISO itu adalah quick respon terhadap masukan dari pengguna (merchant) yang datang dari berbagai saluran informasi. ISO ini juga pertahanan diri dari kemungkinan terjadinya kebocoran data,” tambahnya.