Pansus PKB Bentukan PBNU Bakal Panggil Cak Imin

Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Surabaya.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Nur Faishal (Surabaya)

Surabaya, VIVA – Pansus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kemungkinan akan memanggil Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, untuk dimintai keterangan terkait sejarah dan perjalanan PKB.

"Nanti kalau perlu kita undang Pak Muhaimin Iskandar," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholid Staquf atau Gus Yahya usai bertemu Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Pondok Pesantren Miftachul Sunnah Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 13 Agustus 2024.

Pertemuan Dubes Palestina dengan Ketum PBNU Terkait Gaza Palestina

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Sebelumnya, lanjut Gus Yahya, Pansus PKB sudah mengundang mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy dan juga mengundang Sekjen PKB yang sekarang, Hasanuddin Wahid, kendati tidak datang.

"Kita harapkan ke depan dia [Hasanuddin Wahid] datang [memenuhi undangan Pansus PKB bentukan PBNU]," ujar Gus Yahya.

Apakah bisa PBNU memanggil Cak Imin sebagai Ketum PKB? "Mengundang, kami mengundang, sampean lihat, kan, kemarin suratnya. Suratnya itu undangan, bukan pemanggilan. Kami mengundang untuk bicara dengan Kiai Anwar Iskandar, dengan Amin Said, mengenai hal-hal ini. Ini bisa terus kita laksanakan ke depan," tandas Gus Yahya.

Dia menegaskan, Pansus PKB dibentuk oleh PBNU karena adanya pelencengan sejarah dan peran PKB saat ini yang keluar dari cita-cita para masyaikh NU sebagai sendiri PKB dulu. Kata dia, tidak ada maksud PBNU mencampuri urusan politik yang tengah dilakukan oleh PKB.

"Tetapi NU ingin mengupayakan supaya ada perbaikan-perbaikan di dalam PKB sehingga kembali kepada desain awal sebagaimana dulu yang dijanjikan oleh NU," tandas Gus Yahya.

Di rumah Kiai Miftachul Akhyar, Gus Yahya menyampaikan laporan terkait hasil pertemuan PBNU dengan para kiai di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, soal PKB pada Senin, 12 Agustus 2024, kemarin. Di Surabaya pula Gus Yahya diberi mandat khusus oleh Rais Aam PBNU untuk membenahi PKB.