PBNU Sebut Sekjen PKB Tak Penuhi Panggilan Pansus

Jakarta, VIVA - Anggota Tim Panel Pansus PBNU, Cholil Nafis mengungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Hassanudin Wahid tidak hadir usai diundang pansus untuk meluruskan hubungan kedua organisasi tersebut.

"Hari ini sebenarnya kami mengundang Sekjen PKB, yaitu Hassanudin Wahid yang harusnya hadir pada jam 12.30 WIB menurut undangan kami, tetapi kami tunggu sampai jam 14.30 tadi, saya turun dari atas juga belum ada konfirmasi kedatangannya," ujar Cholil di Kantor PBNU, Jakarta pada Senin, 5 Agustus 2024.

Rais Syuriah PBNU itu mengatakan, kehadiran Hassanudin Wahid dinilai penting sebagai upaya silaturahim sebagai warga NU yang telah diundang PBNU secara resmi.

"Kedua, tentu adalah info-info berkenaan dengan PKB, dan bagaimana juga menyusun hubungan yang baik antara PKB dengan PBNU, tetapi beliau sampai sekarang belum hadir," kata dia.

Cholil mengaku Tim Panel Pansus PBNU akan mengirim kembali undangan silaturahim kepada Hasanuddin Wahid.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid dijadwalkan menjalani undangan klarifikasi dari Panitia Khusus (pansus) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hari ini pada Senin, 5 Agustus 2024. 

Surat pemanggilan terhadap Hasanuddin Wahid telah dikirimkan ke kantor DPP PKB dan juga dikirimkan secara digital. "Sudah diantar ke DPP PKB fisiknya, dan kita sudah kirim suratnya secara digital," kata Ketua Pansus PBNU, Amin Said Husni pada Jumat pekan lalu.

Hasanuddin Wahid rencananya akan dimintai penjelasan terkait PKB, AD/ART dan sejarahnya. Keterangan Hasanuddin juga diperlukan untuk mengkonfirmasi  apa yang sudah disampaikan mantan Sekjen DPP PKB Lukman Edy beberapa hari sebelumnya.

Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menambahkan bahwa PBNU membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke pangkuan NU. Hal itu diperlukan untuk meluruskan sejarah PKB yang didirikan oleh NU. Segera setelah pernyataan Gus Ipul itu, pihak PKB bereaksi.

Salah satu sumber yang sudah dimintai penjelasan oleh pansus bikinan PBNU ialah mantan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy. Lukman Edy dipanggil pansus untuk mendalami masalah di antara kedua lembaga tersebut.

"Pada dasarnya, memang keinginan kuat dari PBNU untuk mengetahui sebenarnya substansi dari persoalan NU dan PKB ini apa sih, sehingga kemudian semenjak beberapa tahun terakhir ini, semenjak pilpres, Muktamar NU di Lampung, kok terjadi hubungan, komunikasi yang tidak baik antara PBNU dengan PKB," kata Lukman di Kantor PBNU, Jakarta.

Menurut dia, hubungan yang tidak baik tersebut dibuktikan dengan komentar-komentar dari politisi PKB, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin.

"Nah, saya menjelaskan bahwa memang secara sistematik ada problem yang sangat mendasar, yaitu problem di mana PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin secara sistematis mengurangi peran-peran dan kewenangan dari para kiai. Bahkan, formalnya Muktamar Bali itu menghilangkan sebagian besar kewenangan dari Dewan Syuro," ujarnya.