Pansus PKB Bentukan PBNU Disebut Segera Panggil Sekjen Hasanuddin Wahid hingga Khofifah

Jakarta, VIVA – Pansus PKB yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, disebut masih akan memanggil sejumlah pihak. Setelah Lukman Edy yang sempat menjabat sekjen di partai itu, Hasanuddin Wahid yang kini menjadi Sekjen PKB rencananya akan dipanggil. Termasuk mantan politisi PKB Khofifah Indar Parawansa.

Pemanggilan itu disampaikan Lukman Edy, usai dimintai keterangannya oleh Pansus PKB. Hal ini dilakukan buntut memanasnya hubungan antara PKB dan PBNU beberapa waktu terakhir.

Kata Lukman, PBNU kemungkinan akan memanggil Sekjen Hasanuddin Wahid hingga Khofifah Indar Parawansa. Kata Lukman, pemanggilan para tokoh pendiri PKB untuk memperdalam hubungan antara PBNU-PKB itu.

“Mungkin diundang Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Bisa juga diundang tokoh-tokoh lain, Ada Ibu Khofifah, mungkin Pak Ali Masykur Musa mungkin, yang merupakan para pendiri para tokoh-tokoh yang menonjol lah di internal PKB,” kata Lukman kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024.

Lukman juga mengungkap kemungkinan dirinya dipanggil kembali oleh Pansus PKB, untuk dimintai keterangan lanjutan.

“Saya tidak tahu langkah berikutnya, tapi Pak Amin Said Husni (Ketua PBNU) dan teman-teman lain kembali mengingatkan suatu saat nanti saya akan dipanggil lagi, diundang lagi untuk memperdalam,” jelas Lukman.

Cak Imin Tak Transparan soal Keuangan PKB 

Sebelumnya diberitakan, Lukman Edy menghadiri pemanggilan Pansus PKB yang dibentuk PBNU. Dia mengaku dicecar terkait sikap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selama memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 19 tahun.

Lukman mengungkap, tata kelola keuangan di PKB tidak transparan dan tak akuntabel sejak partai tersebut dipimpin Cak Imin. 

"Saya bilang saya jujur saja, saya katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi, keuangan dana Pemilu dana pileg, dana Pilpres sampai sekarang, dana Pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel," ucapnya.

Dia bahkan menyebut tata kelola keuangan di PKB tidak pernah diaudit. Padahal, seharusnya persoalan keuangan harus dilaporkan ke dalam forum seperti contohnya muktamar.