Sebut PBNU Diserang PKB, Gus Yahya: PBNU Secara Kelembagaan Perlu Mengambil Sikap

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan NU yang menjadi konstituen PKB tak sampai 20%, dalam artian, NU tidak hanya mengurusi PKB saja.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, mengatakan perlu mengambil sikap terkait dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Belakangan, PBNU rencananya akan membentuk Pansus PKB.

Gus Yahya, biasa KH Yahya Cholil Staquf dipanggil, menegaskan warga NU yang menjadi konstituen PKB tidak sampai 20 persen. Sedangkan banyak juga kader NU yang tersebar ke banyak partai politik.

"Warga NU yang jadi konstituen PKB tidak sampai 20 persen, dan sisanya berada di berbagai partai lain," ujar Gus Yahya di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Minggu 28 Juli 2024. 

Dia menegaskan bahwa NU juga harus berpikir mengenai hubungan dengan kekuatan politik yang bukan hanya dengan PKB. Tetapi justru dengan sikap itu, kata dia sejumlah elit PKB menyerang PBNU secara tajam dan frontal.

"Ini bukan berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB ya, tetapi NU tidak mau hanya urusi PKB saja. Prinsipnya seperti ini, tetapi menimbulkan sentimen negatif dari elite PKB, hingga menyerang PBNU dengan serangan yang tajam dan frontal. Hal ini tentu jadi persoalan bagi PBNU," jelas mantan Jubir Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Weahid atau Gus Dur itu. 

Gus Yahya juga menjelaskan, bahwa serangan PKB ke PBNU sudah menyangkut soal lembaga yang direndahkan, dan PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia itu akan mengambil sikap dan langkah.

"PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan langkah terkait hal itu. Diserang seperti itu oleh PKB, PBNU bereaksi dan memberikan mandat kepada dua orang untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya.

Pada dasarnya, concern PBNU yang mendasar itu soal warga NU yang jadi konstituen PKB.

"Yang kami tolak, klaim eksklusif PKB terhadap NU. Itu enggak bisa, karena warga yang ada di Golkar, PDIP, dan partai lain. itu warga NU juga, enggak bisa dipaksakan ikut PKB," ujarnya. 

Dalam hal ini Gus Yahya menegaskan, dirinya memberikan mandat kepada dua orang, yakni Kiai Anwar Iskandar selaku Wakil Rais Aam PBNU dan Kiai Amin Sahid Husni selaku Waketum PBNU, untuk mendalami masalah ini dan memberikan rekomendasi ke PBNU.

"Kenapa dua orang ini? karena Kiai Anwar merupakan orang-orang yang berada saat awal pembentukan PKB dan kini sudah terpisah. Dulu ada banyak kiai NU yang ikut dan kini terpisah," ujarnya.