Jokowi Bantah Pernyataan Luhut soal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membantah pemerintah akan melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024. Pernyataan mengenai pembatasan pembelian BBM subsidi itu mulanya dihembuskan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Presiden Jokowi meluruskan isu yang berkembang mengenai pembatasan pembelian BBM subsidi itu. Menurutnya hingga saat ini belum ada pemikiran maupun pembahasan terkait hal tersebut.

"Ndak, ndak, belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga," kata Jokowi kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 16 Juli 2024.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 akan dibatasi, dimana pembelian BBM itu akan disesuaikan agar subsidi di dalamnya bisa tepat sasaran.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Dia mengatakan bahwa hal itu merupakan upaya pemerintah dalam melakukan efisiensi, guna meningkatkan penerimaan negara.

"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi. Kita hitung di situ, dan sekarang Pertamina sudah menyiapkan," kata Luhut dalam unggahannya di Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah juga tengah mendorong penggunaan bioetanol secara lebih luas. Selain untuk mengurangi polusi udara, diharapkan hal ini juga akan membantu mengurangi impor minyak yang cukup membebankan anggaran negara.

"Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm ya, maka kita mau sulfurnya itu 50 lah," ujar Luhut.

Dia memastikan, semua rencana tersebut saat ini juga tengah dipersiapkan oleh pihak Pertamina. "Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," kata Luhut.

Dia berpendapat, lesunya penerimaan negara antara lain disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor, salah satunya adalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.

Meskipun mengaku bahwa pemerintah telah berupaya menanggulangi masalah tersebut melalui penerapan digitalisasi dalam sektor pemerintahan dan bisnis, namun Luhut menegaskan bahwa pelaksanaannya harus bisa benar-benar membantu memperbaiki aspek penerimaan negara.

"Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat," ujarnya.