Puan Minta Pengunduruan Diri Dirjen Aptika Tak Ganggu Pemulihan Sistem

Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan agar pengunduran diri Semuel Abrijani dari jabatan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo tak ganggu proses pemulihan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. 

"Pengunduran diri Dirjen Aptika Kominfo merupakan konsekuensi dari terjadinya gangguan siber terhadap PDNS 2 di Surabaya, namun saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung," kata Puan kepada wartawan, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut Puan, pengunduran diri Samuel sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan yang harus dilakukan sebagai pemimpin.  Keputusan pengunduran diri itu juga dapat menjadi bahan introspeksi pemerintah, khususnya Kemenkominfo guna meningkatkan standar sistem keamanan siber dan pengawasannya.

"Saya dapat memahami hal ini juga sebagai tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan. Sebagai pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi yang harus diambil jika adanya situasi krisis," kata Politikus PDIP tersebut.

Puan juga mewanti-wanti agar kekosongan pemimpin akibat mundurnya Dirjen Aptika tidak boleh terjadi dalam waktu lama.

"Langkah ini juga berisiko atau memiliki dampak positif dan negatif sehingga saya harap Pemerintah untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan," kata Puan.

Selain itu, mantan Menko PMK ini menuturkan pentingnya kontinuitas dan stabilitas dalam mengelola sistem informatika pemerintah. Terutama, di tengah upaya pemulihan pascaserangan siber yang melanda PDNS 2.

"Dari informasi yang kami terima, proses pemulihan PDNS masih terus dilakukan. Semoga segera cepat terselesaikan," kata Puan.

Puan menambahkan, untuk menangani gangguan siber dan mengantisipasinya di masa mendatang diperlukan kolaborasi yang kuat antarlembaga pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholders terkait, serta masyarakat sipil.

"Ini perlu adanya kolaborasi yang bagus antar lembaga Pemerintah dan seluruh stakeholders. Saya harap hal ini tidak terulang di kemudian hari," imbuhnya.