Masuk Kategori Terbaik, Bali Jadi Pilot Project Gerakan Indonesia Tertib

VIVA – Bali meraih apresiasi sebagai salah satu provinsi dengan Indeks Ketertiban Umum baik di Indonesia. Bali bersama Provinsi Riau dan Kota Mataram, NTB mendapat penilaian di atas tujuh puluh.

"Sudah sepatutnya Bali jadi salah satu pilot project bagi Gerakan Indonesia Tertib ini,” kata staf ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi, Irjen. Pol. Andry Wibowo, dalam acara Rembuk Gerakan Indonesia Tertib di Kuta, Rabu, 3 Juli 2024.

Parameter ketertiban umum itu meliputi, ketertiban berlalu lintas dan ketertiban administrasi kependudukan.

Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengatakan, Pulau Dewata  memiliki taksu. Aura yang ada mampu memberikan kenyamanan dan inspirasi tersendiri.

"Kalau di Bali, disebut Labda Karya, sukses dengan sempurna. Setiap upaya dan program yang positif akan berjalan ke arah kesuksesan dan keberhasilan," kata Mahendra Jaya.

Bali dengan kearifan lokal yang mengakar kuat, memiliki modal besar dalam mewujudkan situasi yang aman, tertib,dan nyaman bagi siapapun. 

Dalam kebiasaan sosial masyarakat Bali juga dikenal istilah 'Shanti' yang bermakna terwujudnya kedamaian. Kehidupan masyarakat Bali menyatu dengan budaya menjaga keharmonisan Tri Hita Karana.

Tiga unsur itu menyatukan keharmonisan hubungan dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, dan keharmonisan hubungan dengan alam.

"Untuk menciptakan ketertiban secara menyeluruh maka perlu didahului dengan perubahan mindset," ujarnya.

Menkopolhukam RI Hadi Tjahjanto menyebut Gerakan ini juga sebagai upaya menyambut bonus demografi Indonesia emas pada 2045.

"Program Gerakan Indonesia Tertib itu bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan," kata  Menkopolhukam yang hadir secara daring. 

Menurut mantan Panglima TNI tersebut, masyarakat yang tertib dan kolaboratif dalam mendukung setiap program yang telah ditetapkan pemerintah agar berdampak positif pada pembangunan Indonesia secara berkelanjutan.

Hadi Tjahjanto menjelaskan pelaksanaan Gerakan ini dengan maksud untuk mengubah perilaku masyarakat Indonesia agar menjadi lebih tertib dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

“Pembangunan sumber daya manusia ini adalah urat nadi pembangunan bangsa. Negara kita akan dihadapkan dengan bonus demografi pada 2045 dan telah ditindaklanjuti dengan Visi Indonesia Emas,” jelasnya.