Menko Polhukam Perintahkan Setiap Kementerian Sediakan Empat Lapis Back Up Data
- ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Hadi Tjahjanto menggelar rapat koordinasi tingkat menteri membahas penggantian Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang diserang ransomware.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian.
Dari hasil rapat, Hadi menjelaskan beberapa upaya untuk menangani serangan siber. Pemerintah juga akan mengimbau kepada seluruh kementerian menyiapkan pencadangan atau back up data hingga empat lapis.
"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki back up, ini mandatory, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up, yaitu di DRC atau hot site yang ada di Batam. Dan bisa auto gate interactive service dan setiap pemilik data centre juga memiliki back up, sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis back up tersebut," kata Hadi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Mantan panglima TNI itu memastikan bahwa pelayanan akan lebih optimal karena pemerintah sudah melakukan berbagai upaya sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
Hadi mengatakan Presiden Jokowi meminta seluruh pelayanan publik imbas PDNS diserang harus normal per Juli 2024.
"Bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di pusat nasional data sementara seperti yang terjadi sebelumnya," kata Hadi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim sebelumnya memastikan seluruh layanan keimigrasian kini telah beroperasi kembali 100 persen, usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diretas atau terserang ransomware, Jumat 28 Juni 2024.
"Hari ini kita sudah memastikan seluruh layanan keimigrasian dari perlintasan, kemudian visa online, izin tinggal, dan paspor sudah recover 100 persen,” ujar Silmy Karim dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 28 Juni 2024.