Pakar sebut Lewat Tangan Dingin Prabowo RI Jadi Negara Paling Konkret Bantu Gaza

Prabowo Subianto di KTT “Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza”
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta - Pakar Hubungan Internasional Prof. Hikmahanto Juwana mengapresiasi tindakan konkret pemerintah Indonesia lewat tangan dingin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diutus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu mengatasi keadaan darurat di Gaza

Dibandingkan negara lain yang mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tanggap darurat untuk Gaza, menurutnya Indonesia dinilai paling nyata dan berani tidak hanya sekedar bicara tetapi memberikan aksi konkret mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza dengan rencana siap menampung 1.000 pasien dan 1.000 siswa untuk dirawat dan bersekolah di Indonesia, hal ini akan membuat Israel dan Amerika Serikat (AS) menjadi gusar.

“Jadi saya melihat bahwa keberanian Indonesia ini akan dilihat oleh negara-negara lain, dan tidak cuman sekedar bicara dan level omon-omon katanya ya, tetapi sudah aksi konkret. Nah inilah yang akan membuat Amerika Serikat Israel juga akan khawatir,” kata Hikmahanto saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jumat, 14 Oktober 2024.

Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana

Photo :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Hikmahanto menambahkan aksi heroik Indonesia ini diyakini bisa menekan Israel maupun sekutunya AS untuk menghentikan aksi brutal Israel melakukan penyerangan terhadap warga sipil di Gaza. 

“Kita berharap kekhawatiran itu akan bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel di wilayah Gaza. Ini karena Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai dari majelis umum dewan keamanan PBB semua seolah-olah tidak berkutik atas kebiadaban Israel,” ucapnya.

Untuk itu, Hikmahanto berharap langkah konkret pemerintah Indonesia lewat Prabowo di forum KTT Yordania ini bisa diikuti oleh negara-negara lain untuk membentuk koalisi kemanusiaan demi menghentikan serangan Israel di jalur Gaza.

“Saya berharap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan kemudian pertemuan di KTT Yordania itu yang membahas tentang Gaza dari banyak negara akan membentuk yang kita sebut sebagai koalisi kemanusiaan. Yang dibutuhkan oleh dunia ini untuk menghentikan Israel adalah kemanusiaan dan saya yakin kalau kita bicara kemanusiaan akan didukung oleh banyak pihak,” harapnya.

Dijelaskan Hikmahanto, Indonesia dalam forum KTT Yordania menawarkan empat kontribusinya untuk membantu rakyat sipil di Gaza, serta mengakhiri peperangan antara kelompok Hamas dan Israel, yakni mengirim pasukan perdamaian, mengirim kapal rumah sakit, mengevakuasi korban dan melakukan perawatan hingga sembuh dan dikembalikan lagi ke Gaza, dan memberikan pendidikan gratis kepada para korban.

“Karena bayangkan kalau misalnya dalam perang yang berkecamuk ini pendidikan tidak diperhatikan, siapa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin dari rakyat Palestina. Jadi di sini pak Prabowo menurut saya menawarkan masalah kemanusiaan, belum lagi beliau juga sudah menyampaikan bahwa kalau misalnya ada gencatan senjata maka Indonesia akan mengirim pasukan perdamaian,” jelasnya.

“Nah pak Prabowo tentu menyampaikan ini gak tiba-tiba muncul, tapi ketika itu Presiden Joe Biden sudah menyampaikan kepada Israel dan Hamas bahwa harus dilakukan gencatan senjata," tambahnya.

Hikmahanto merasa senang karena Indonesia cepat dalam melakukan suatu tindakan untuk membela gaza. 

"Kenapa saya katakan cepat, ini kan mobilisasi pasukan bukan masalah gampang termasuk juga kalau misalnya rumah sakit kapal laut yang digelar nanti mungkin di Gaza atau di Rafah itu kan enggak perkara gampang,” jelasnya.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto tiba di Queen Alia International Airport (QAIA) untuk hadir di Konferensi Tanggap Darurat Gaza.

Photo :
  • Biro Humas Setjen Kemhan

Hikmahanto juga percaya bahwa bantuan yang ditawarkan Indonesia untuk kemanusiaan di Gaza sudah dikomunikasikan dengan sejumlah pihak baik ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto maupun ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Tapi dengan tindakan Pak Prabowo untuk mengirim pasukan perdamaian mungkin sudah dikomunikasikan ke panglima TNI, panglima juga sudah ke DPR minta persetujuan karena kita tahu bahwa otoritas penggunaan kekuatan paling tinggi adalah di tangan sipil, dalam hal ini DPR ya kan,” tutupnya.