Suharso Ungkap Ugal-ugalannya Daerah Gunakan Anggaran: Dana Stunting Buat Perbaiki Pagar Puskesmas

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap fakta mengejutkan terkait penggunaan anggaran di daerah. 

Miris, ternyata banyak anggaran di daerah yang mengatasnamakan program prioritas padahal tidak sama sekali. 

Hal itu, kata Suharso, terlihat dari aplikasi KRISNA yang menjadi pengusulan program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Suharso mencontohkan ada anggaran stunting yang programnya dibuat untuk memperbaiki pagar puskesmas. Ada juga, anggaran revolusi mental yang sebagian programnya untuk membeli motor trail.

"Pengalaman waktu saya pertama masuk ke Bappenas, saya melihat di KRISNA, misalnya stunting pada waktu itu saya lihat lokasinya, saya zoom terus-terus, sampai akhirnya programnya apa, ternyata memperbaiki pagar puskesmas. Itu terjadi. Terus ini yang luar biasa, judulnya mengenai revolusi mental, saya telusuri terus ujungnya adalah membeli motor trail. Saya bilang ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan," kata Suharso saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat, 14 Juni 2024..

Suharso mengaku tidak kuasa melakukan pengawasan atau pemberian sanksi jika ada praktik-praktik seperti itu di daerah. Sebab, dalih dia, peran Kementerian PPN/Bappenas sangat terbatas dalam pengalokasian APBN.

"Jadi, kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, ketindihan teknokratik. Jadi kami mengerti, tapi enggak bisa bergerak. Jadi mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki. Saya enggak lihat soal itu karena pada akhirnya anggarannya tidak di kami. Kami alokasi, tapi anggarannya tidak di kami," Kata Suharso.

Selain itu, Suharso menuturkan, banyak proyek yang masuk dari daerah meminta DAK Fisik dengan mengatasnamakan prioritas. Misalnya untuk pariwisata, banyak desa minta anggaran untuk mendorong daerahnya menjadi tujuan wisata, ternyata hanya untuk memperbaiki toilet.

"Bayangkan ribuan desa minta. Mereka cuma untuk memperbaiki toiletnya. Waduh luar biasa, banyak," kata Suharso.

Mantan Ketum PPP ini menambahkan, program seperti pengentasan stunting biasa dikerjakan di banyak kementerian, sehingga anggarannya terlihat besar dan menjadi bias. Ke depan, dirinya mendorong agar anggaran suatu program dialokasikan ke satu pihak.

"Program stunting anggarannya gede banget karena di-multi tagging di sini A, B, C, kemudian dibilang itu stunting. Saya sampaikan kepada teman-teman di Bappenas, kami tidak mau lagi ke depan multi tagging. Kami cuma mau single tagging karena kalau di-tagging kemana-kemana kejadiannya seperti ini," imbuhnya.