Benny Rhamdani Minta Kapolri Tangkap Mafia Besar TPPO: Jangan Hanya Ikan-ikan Teri

Jakarta - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berani menangkap mafia besar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Benny menuturkan proses hukum selama ini belum menyentuh mafia besar.

Dia mengatakan, proses hukum yang belum menyentuh mafia besar itu dinilai memicu kasus TPPO dengan berbagai modus sehingga terus memakan korban. Hal itu termasuk korban intelektual seperti mahasiswa yang turut jadi korban.

"Tapi, boleh dong saya memberi message kepada pak Kapolri jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya," kata Benny dalam acara sosialisasi pencegahan TPPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dikutip pada Selasa, 4 Juni 2024.

Benny menyampaikan, berdasarkan hasil penelusuran BP2MI, para mafia besar diduga berkomplotan dengan pihak yang diberikan kekuasaan oleh negara seperti aparat penegak hukum.

Dia mengingatkan negara tak boleh kalah dengan mafia TPPO dan oknum aparat penegak hukum yang melindungi para mafia tersebut. Ia bilang negara mesti hadir untuk melindungi warganya.

"Saya ingin ada efek jera, saya ingin negara tidak kalah melawan para sindikat dan mafia. Republik ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat duduk satu meja sama sindikat penempatan ilegal," lanjut Benny.

Pun, dia menambahkan penting agar jangan sampai jadi korban TPPO. Kata Benny, dalam dokumen seperti penempatan kerja di luar negeri yang dilakukan secara resmi menggunakan visa kerja. Namun, untuk yang ilegal dokumen dipakai berkedok visa umrah dan visa turis.

Lalu, Benny menyebut biasanya para sindikat TPPO juga menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi. Kemudian, mekanisme prosedur pemberangkatan dilakukan dengan cepat hingga menanggung seluruh biaya.

"Cara kedua propaganda media sosial. Media sosial banyak dipenuhi tawaran peluang kerja di luar negeri. Jika tawaran melalui perusahaan pastikan perusahaan itu resmi, aktif, terdaftar," jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura tersebut.

Lebih lanjut, Benny mengatakan BP2MI memiliki daftar nama 300 perusahaan penyalur tenaga kerja resmi. Ia bilang demikian agar para sivitas akademika perlu memperhatikan saat mendapatkan tawaran pekerjaan di luar negeri.

Selain itu, ia menyebut ada modus lainnya yakni lembaga pelatihan kerja (LPK) menjanjikan bisa membantu melakukan penempatan di luar negeri. Padahal, status LPK tak memiliki kewenangan penempatan.

"Tidak sedikit LPK yang menawarkan seseorang untuk bekerja di luar negeri. Ini adalah bagian dari kejahatan, modus operandi sebagai tempat pelatihan yang menawarkan pekerjaan," tuturnya.

Benny menekankan sosialisasi pencegahan agar terhindar dari TPPO akan terus dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sosialisasi penting untuk mencegah jumlah korban TPPO bertambah.

Dia juga menaruh harapan agar para sivitas akademika sudah dapat sosialisasi pencegahan dapat membantu mengedukasi masyarakat. Hal itu agar semakin banyak yang mengetahui modus-modus sindikat TPPO.

"Ini yang harus kita lawan, kampus ini menjadi basis perlawanan secara intelektual, akademik, kebenaran. BP2MI butuh kampus, BP2MI butuh lembaga pendidikan," tutur Benny.