Bukan Paspampres, Kelakar Jokowi Minta Dikawal Banser saat Pidato

Jakarta - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menghadiri acara Inaugurasi pelantikan pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor periode 2024-2029 di Istora Senayan, Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. Jokowi sempat berkelakar minta dikawal oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser.

Momen itu terjadi saat Jokowi menyampaikan pidatonya. Dia sempat menyinggung Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang dapatkan pengawalan dari anggota banser.

"Biar enggak sendirian, saya juga minta dikawal Banser dua. Masa tadi Pak Ketua Umum PBNU dikawal, Pak Ketua GP Ansor dikawal, saya enggak," kata Jokowi dalam sambutannya.

Setelahnya, dua anggota banser yang sebelumnya mengawal Ketua Umum PBNU berpidato kembali naik ke atas panggung. Mereka mengawal Jokowi yang melanjutkan pidatonya kembali.

Dalam pidatonya, Jokowi sempat menceritakan kisah operasi senyap upaya pengambilalihan Freeport oleh Pemerintah Indonesia, melalui skema bisnis dengan menambah porsi kepemilikan saham.

Jokowi menuturkan saat menjalankan rencana tersebut, Jtak banyak pihak yang tahu sepak terjang yang dilakukan pemerintah, untuk mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia dalam kurun waktu 3,5 tahun tersebut.

"Saya cerita sedikit mengenai Freeport. Karena dalam ambil alih Freeport menuju sekarang (dengan porsi saham) 51 persen dari semula 9 persen, ini memerlukan waktu 3,5 tahun dan kita bekerja diam-diam," ungkapnya.

Menurut Jokowi, dalam waktu dekat, porsi kepemilikan saham Freeport oleh pemerintah Indonesia masih akan bertambah lagi sebesar 10 persen.

"Enggak ada yang tahu. Tahu-tahu kita ambil alih dan sebentar lagi, Insya Allah dalam bulan-bulan ke depan ini, kita akan tambah lagi 10 persen menjadi 61 persen," ujar eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi meyakini dengan porsi saham sebesar 61 persen yang dikuasai pemerintah Indonesia, maka sebesar 70-80 persen perkiraan keuntungan yang ada di Freeport akan masuk ke kas negara.

"Baik dalam bentuk royalti, PPH Badan, PPH Karyawan, dalam bentuk bea ekspor, bea keluar, semua kalau kita kumpulkan akan berada pada jumlah yang sangat besar," kata Jokowi.

Maka itu, Jokowi pun menegaskan saat ini Freeport sudah sah jadi milik Indonesia.

"Dan sekali lagi, kalau kita bicara Freeport itu bukan milik Amerika lagi, tapi sudah menjadi milik negara kita, Indonesia. Pengambilalihannya saya buka sedikit, pakai uang. Tidak pakai kekuatan, tapi pakai uang. Uangnya ngambilnya dari Amerika, kita bayar ke Freeport," ujar Jokowi.