Fadli Zon Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi Se-Asia Tenggara

Bali – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, yang juga merupakan Presiden Organisasi Anggota Parlemen Anti-Korupsi Asia Tenggara, Southeast Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC), menegaskan pentingnya peran parlemen dalam memajukan demokrasi lingkungan (environmental democracy) serta mengatasi korupsi hijau pada Diskusi Regional SEAPAC yang berlangsung di Bali.

Forum yang diselenggarakan SEAPAC bersama BKSAP DPR RI dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) ini untuk memperkuat komitmen parlemen di kawasan Asia Tenggara.

 “Kita perlu memperkuat peran parlemen dalam mempromosikan environmental democracy,” kata Fadli.

“Hal ini melibatkan pilar-pilar utama seperti akses informasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan dalam masalah lingkungan.”

Dalam sambutannya, Fadli menyampaikan bahwa SEAPAC di bawah kepemimpinannya telah secara konsisten berupaya melibatkan anggota parlemen dalam berbagai dialog anti-korupsi, termasuk dengan perspektif perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui penanganan korupsi di sektor hijau.

Salah satu langkah yang menurutnya penting diambil adalah integrasi Prinsip ke-10 Deklarasi Rio ke dalam kerangka kebijakan dan tata kelola lingkungan.

Diskusi yang dihadiri oleh anggota parlemen dari negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Timor-Leste ini, menghadirkan berbagai ahli yang memaparkan prinsip demokrasi lingkungan dapat diterapkan dalam konteks parlemen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Forum ini juga membahas pentingnya peran parlemen dalam mendorong pencapaian komitmen dan target iklim, termasuk melalui penilaian dampak regulasi lingkungan dalam proses legislatif, analisis anggaran hijau, serta pengawasan dengan dimensi lingkungan.

Rangkaian kegiatan ini mencakup bertukar pandangan antar anggota SEAPAC dan berbagi pengalaman dari negara masing-masing.

“Kami di SEAPAC berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas parlemen terkait anti-korupsi, termasuk yang berkaitan dengan korupsi lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun regional,” papar Fadli.

Sebagai Presiden SEAPAC, Fadli Zon mengajak para anggota untuk mengambil peran aktif dalam mempromosikan demokrasi lingkungan di Asia Tenggara.

“Saat ini ASEAN sedang mengembangkan Environmental Rights Framework (Kerangka Hak Lingkungan ASEAN). Ini merupakan manifestasi dari demokrasi lingkungan yang tertuang di Deklarasi Rio, yang implementasinya diharapkan akan mengurangi dan mencegah korupsi lingkungan secara signifikan. Para anggota parlemen, khususnya yang tergabung dalam SEAPAC, harus berkontribusi pada pengembangan kerangka ini,” ujarnya.

SEAPAC juga siap bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di kawasan, termasuk WFD dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

Hal ini mempromosikan dan merancang langkah-langkah lanjutan bagi parlemen dan anggota parlemen dalam mempromosikan demokrasi lingkungan.

“Kami juga akan menjajaki potensi untuk mengadakan audiensi dengan Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang HAM (AICHR), yang bertanggung jawab dalam pengembangan kerangka hak lingkungan tersebut,” pungkasnya.