Massa Berpakaian Adat Adang Peserta Diskusi PWF, Lokasi Ditutup Palang Bambu

Denpasar – Sekelompok massa berpakaian adat masih memblokir pintu gerbang Hotel Orenji di Jalan Hayam Wuruk Denpasar yang dijadikan lokasi untuk melaksanakan diskusi The People's Water Forum (PWF).

Sekelompok massa itu juga mengadang setiap peserta diskusi yang akan memasuki hotel, termasuk pelapor khusus PBB untuk hak Atas Air Pedro Arrojo. Palang bambu juga masih dibentangkan di pintu gerbang hotel. 

Aktivis lingkungan asal Bali, I Nyoman Mardika berusaha melakukan negoisasi dengan sekelompok massa itu, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Mardika pun tidak diijinkan masuk. 

"Atas pernyataan menteri Basuki Hadimoeljono bahwa tidak ada pelarangan, saya semangat untuk hadir. Faktanya, saya tak diperkenankan masuk, ada perdebatan, saya sangat sayangkan mereka tidak baca media," kata Mardika, Rabu, 22 Mei 2024.

Mardika mengaku tak mengetahui persis situasi di dalam hotel. Kelompok massa hanya mengatakan, tidak ada kegiatan apapun. Bahkan, peserta diskusi the People's Water Forum yang tertahan di dalam gedung, kata Mardika, diawasi secara ketat dan harus melewati skrining untuk bisa keluar masuk hotel.

"Yang ada di dalam, mau keluar tetap ada skrining, mereka (massa) tak pernah menyebutkan siapa mereka, tapi tadi semua berpakaian adat," ujar Nyoman Mardika.

"Kondisi di dalam (hotel) saya engga tau persis, minimal logistik terurusi, mungkin masih ada obrolan (diskusi) terbatas," tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua Bidang Kearifan Lokal Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali I Nyoman Iwan Pranajaya memberikan tanggapan usai melakukan perdebatan dengan aktifis lingkungan I Nyoman Mardika.

Iwan mengaku diminta membantu pengamanan  World Water Forum agar berjalan lancar tanpa gangguan.

"Saya tidak melarang adanya upaya diskusi apapun, silakan, tapi tolong momennya jangan seperti ini, karena eksesnya dunia internasional siapa Bali dan bagaimana Bali, itu saja," kata Iwan Pranajaya.

Pengabaian dan pelanggaran terhadap hak berkumpul dan mengeluarkan pendapat, kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 71 No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi.

"Pemerintah harus tetap menjunjung tinggi perlindungan HAM bagi setiap orang termasuk masyarakat sipil," kata Atnike.

PWF sebagai sebuah inisiatif masyarakat sipil, kata Atnike, merupakan bentuk hak berkumpul, berekspresi dan berpendapat secara damai.