Putu Rudana: RI Harus Ada Omnibus Law, Kaukus Air DPR untuk Bantu Turut Berperan

Nusa Dua - Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan, Putu Supadma Rudana menyampaikan hasil rangkuman rapat kegiatan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa, 21 Mei 2024. Putu ditemani Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

Putu menjelaskan dalam dua hari terakhir, anggota parlemen dari 49 negara berkumpul di Nusa Dua, Bali untuk perkuat kerja sama dalam memobilisasi tindakan parlemen mengenai air. Dia bilang WWF ke-10 di Bali sebagai forum parlemen global pertama yang membahas isu air dan pengaruhnya bagi keamanan serta kesejahteraan global.

"Pertemuan parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 menandakan komitmen parlemen untuk mengatasi permasalahan terkait air dan sanitasi melalui kemauan politik dan tindakan,” kata Putu di Nusa Dua Bali.

Putu mengatakan, ada beberapa poin penting yang jadi sorotan dalam WWF ke-10 di Bali yaitu memastikan air sebagai salah satu agenda utama parlemen. Lalu, WWF Bali ini juga mendorong dialog parlemen di tingkat regional dan internasional.

Kedua, dia menyebut munculnya perspektif komunitas dan populasi lokal dalam upaya global untuk memastikan keadilan dan keamanan air. Kemudian, bisa memastikan setiap langkah yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mempertimbangkan pengetahuan tradisional.

Ketiga, pengelolaan air berkelanjutan punya peran penting untuk membangun ketahanan masyarakat dan ekosistem. Selain itu, mendukung adaptasi perubahan iklim sejalan dengan tujuannya yang disepakati secara internasional.

Selanjutnya, yang keempat yakni tantangan terkait air melampaui batas negara, kebutuhan akan peningkatan diplomasi dalam mengelola sumber daya air. Pun, juga berbagi pengetahuan dan praktik baik untuk mengatasi ketahanan air menjadi semakin mendesak.

“Oleh karena itu, tugas kita sebagai parlemen dan anggota parlemen memprioritaskan tindakan terhadap air guna mewujudkan komitmen yang tertuang dalam SDG’s 2030, dan visi dunia yang adil,” jelas Putu yang juga Wakil Ketua BKSAP DPR RI itu.

Putu menjelaskan, kesimpulan pertemuan WWF ke-10 akan dibawa ke Dewan Pengurus IPU pada Sidang ke-149 mendatang. Maka itu, anggota parlemen mengambil bagian dalam memajukan kerja sama dan kolaborasi terkait air.

Dia bilang hal itu penting bisa dilakukan melalui komitmen dan tindakan bersama. Ia menuturkan penting juga untuk mendorong perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan dalam masyarakat serta negara.

"Terima kasih atas kehadiran para delegasi dan meminta dukungan agar isu air terus dibahas di negara masing-masing,” jelas legislator asal Bali itu.

Selain itu, Putu saat jadi panelis WWF ke-10 ini juga mendorong agar setiap negara yang tergabung dalam Keanggotaan IPU jadi warrior on water atau petarung dalam perjuangkan air. Cara itu dengan membuat resolusi berupa Undang-undang atau law.

Putu pun mendorong agar parlemen dunia bisa membuat komitmen bersama atau outcome resolusi bersama yang lebih ambisius dalam mengatasi isu air ini.

“Jadi, bagaimana kita menggerakkan semua parlemen dan bersatu memiliki kepedulian yang tinggi tentang isu air untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Tentu yang lain kita harus mendorong agar Undang-undang ini bisa terimplementasi," ujar Putu.

Lebih lanjut, menurut dia, untuk Indonesia perlu adanya Omnibus Law tentang isu air. Ia mengatakan demikian karena selama ini di Tanah Air hanya ada Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Maka itu, dia menyebut parlemen Indonesia telah membentuk Kaukus Air DPR. “Harus ada Omnibus Law. Ini tujuan Kaukus Air untuk membantu turut berperan serta support komisi terkait segera mengakselerasi ini," sebut Putu.

Putu juga menuturkan dengan pelaksanaan WWF ke-10 di Bali, sebagai momen bersejarah untuk Indonesia. Selain pertama kali parlemen dilibatkan, ajang WWF belum pernah terlaksana di Indonesia.

"Saya sendiri terus bekerja dan menerima Presiden World Water Council Loic Fauchon di DPR pada Oktober 2023, dan bersama Pak Basuki Menteri PUPR meminta tolong agar menjembatani ke Inter-Parliamentary Union," tuturnya.

"Langsung saya kerjakan dan akhirnya IPU setuju. Inilah hasilnya first parliamentary meeting World Water Forum yang ke-10 bisa terwujud," lanjut politikus Partai Demokrat tersebut.