Terpilih Jadi Ketua Umum DPP MAHASI Periode 2024-2029, Romo Andi Rojali Siap Mengabdi
- istimewa
JAKARTA - Romo Andi Rojali, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Mahayana Indonesia (MAHASI) periode 2024-2029 terpilih, menyatakan siap mengabdikan diri organisasi. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk memimpin MAHASI selama lima tahun ke depan.
Dalam keterangan pers, Minggu 1952024 menyebutkan Andi Rojali terpilih sebagai Ketua Umum DPP MAHASI) dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-1 yang berlangsung di Vihara Lalitavistara, Cilincing, Jakarta Utara, pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu.
Penyelenggaraan Munas MAHASI pertama yang mengusung tema “Melayani Dengan Baik dan Bermanfaat", berlangsung sukses dan menjadi tonggak penting dalam merumuskan program kerja periode 2024-2029.
"Terima kasih atas kepercayaannya, mohon bimbingannya, ini adalah tugas kita bersama. Berbekal niatan yang sama kita bersama-bersama menjalankan visi misi MAHASI," ucap Andi Rojali dalam sambutannya.
Ia mengajak seluruh Pengurus Daerah dan Cabang MAHASI untuk bekerja sama dalam melaksanakan program umum MAHASI 2024-2029.
"Program tersebut sesuai dengan Misi dan Visi MAHASI 2024-2029 yang telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna I," kata pria yang dikenal berjiwa sosial itu.
Andi Rojali juga secara khusus mengapresiasi Romo Suwito sebagai guru besar yang telah memberikan bimbingan terhadap dirinya selama 18 tahun baik dalam organisasi maupun pandangan kebangsaan.
"Terima kasih Romo Suwito atas bimbingannya selama ini, kami mohon arahan dan bimbingannya yang kesemuanya untuk kemajuan MAHASI dan tentunya NKRI tercinta," ucapnya.
Sejalan dengan tema Munas, Andi Rojali juga bahwa hidup harus bermanfaat bagi sesama.
"Kita niatkan langkah kita pada langkah yang menuju pada tujuan yang benar, karena bahagia adalah buah dari niat dan langkah yang benar. Amitofo, Namo Sakyamuni Buddhaya, Svaha, svaha, svaha," kata Ketua Bidang Sosial dan Budaya DPP MAHASI 2016 - 2022 itu.
Tercatat dalam Munas I, kehadiran perwakilan dari 8 provinsi melampaui lebih dari 100 persen dari total undangan. Hal ini menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang tinggi dari seluruh peserta dari seluruh Indonesia.
Hadir dalam Munas, Dewan Sesepuh Sangha Mahayana Indonesia Y.M. Bhiksu Andhanavira Mahastavira, Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia Y.M. Bhiksu Kusalasasana Mahasthavira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia Y.M. Bhiksu Sakya Sugatha Stavira, Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Maha Prajna Y.M. Bhiksu Duta Ksanti Stavira dan 10 anggota Sangha Mahayana Indonesia lainnya.
Hadir juga Ketua Permabudhi Prof. Dr. Philip. K Widjaja, Ketua Magabudhi Romo Dharmanadi Candra, Ketua Mapanbumi Romo Citra Surya, Ketua Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (PBDNSI) Romo Suhadi Senjaja dan perwakilan dari Majelis lainnya
Munas MAHASI ke-1 dengan partisipan dari 8 provinsi di Indonesia ini dibuka oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Buddha, Kementerian Agama (Kemenag), Supriyadi.
Sambut Baik
Ketua Umum DPP MAHASI periode 2016-2022 Romo Suwito, menjelaskan bahwa Munas I ini membahas berbagai aspek termasuk perbaikan dan penyempurnaan anggaran dasar serta rumah tangga (AD ART) organisasi.
“Dan ada peninjauan kembali para pandita. Jadi ini semua nasional, ada puluhan pengurus dari 8 Provinsi yang hadir di Jakarta,” ujar Suwito dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2024) lalu.
Ia menyebut salah satu poin utama dalam Munas ini adalah pemilihan Ketua Umum MAHASI periode 2024-2029.
Suwito juga mengatakan bahwa Munas kali ini menjadi yang pertama diadakan oleh MAHASI. Ia pun menyambut baik penyelenggaraan Munas di Vihara Lalitavistara Cilincing Jakarta mengingat tempat itu memiliki sejarah dan wisata religi.
Ketua Sangha Mahayana Indonesia Y.M. Bhiksu Kusala Sasana Mahastavira juga menyampaikan bahwa Munas ini harus dilakukan untuk kemajuan Mahayana Indonesia. Pada kesempatan itu, Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi, mengingatkan agar Majelis Mahayana selalu memegang fungsi utamanya sebagai organisasi keumatan dan kemasyarakatan.
Menggali dan mengembangkan segenap potensi umat Buddha untuk kepentingan pembangunan, meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wujud toleransi dan persaudaraan, dengan mengesampingkan unsur primordialitas dan etnisitas.
"Dapat menjadikan perbedaan dan keberagaman sebagi perajut harmonisasi di tengah kehidupan masyarakat yang pluralistik ini. Kemudian dapat menjalin sinergi antar organisasi keagamaan Buddha maupun lembaga keagamaan Buddha baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Demi mewujudkan NKRI yang utuh dalam balutan moderasi demi tercapainya harmonisasi," ucapnya.