Ketua KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 di Angka 75,40, yang Baik 80-90
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesdiantiro mengatakan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Indonesia pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,97 poin dibanding tahun 2022.
Donny menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Indeks Keterbukaan di Indonesia berada di angka 75,40 dibandingkan periode nasional 2022 yang nilainya 74,43.
Ketua KPU Hasyim Asyari (kiri) menerima anugerah Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Kategori Lembaga Nonstruktural dari Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro di Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022.
- KPU
"Jadi kalau ditanya keterbukaan informasi publik di Indonesia ya itu sedang-sedang saja," ujar Ketua KIP Donny Yoesgiantoro dalam paparannya saat diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Jumat, 17 Mei 2024.
Ia menambahkan indeks keterbukaan informasi publik yang baik berada di angka 80-90, sedangkan jika 90-100 itu baik sekali. Adapun indeks keterbukaan informasi publik ini merupakan potret tahun 2023.
Kemudian, Donny menyebutkan bahwa pengukuran IKIP 2024 diambil dari sejumlah dimensi lingkungan, yakni fisik politik, ekonomi, dan hukum.
Di sisi lain, ia menyampaikan ada enam hal yang diukur untuk lingkungan fisik politik. Mulai dari kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut, akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah.
Kemudian, ketersediaan informasi yang akurat, partisipasi publik, literasi publik dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi publik juga menjadi tolak ukur lingkungan fisik politik.
"Nah kita ini masih berada di sedang, karena masih 70-80. 80-90 itu baik. 90-100 baik sekali," katanya.
Ilustrasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)
- vstory
Kendati demikian, KIP tetap mengapresiasi peran media massa selama ini dalam membantu menyampaikan informasi terhadap publik.
Namun, Donny mengaku masih membutuhkan sinergi yang lebih besar agar peran KIP kepada publik lebih bermanfaat khususnya dalam menaikkan angka indeks keterbukaan informasi publik.
"Karena kami memang lagi, kami ini butuh sinergi. Kami butuh sinergi semua pihak," tutur Donny.
Berikut merupakan tahapan pelaksanaan IKIP 2024:
• 20-31 Mei 2024: Bimbingan teknis IKIP untuk kelompok kerja daerah (Pokjada) empat regional
• 14-31 Mei 2024: Penjaringan informan ahli oleh KIP
• 5 Juni 2024: Penyampaian usulan informasi ahli KIP dari Pokjada ke KIP
• 12 Juni 2024: Penetapan informan ahli oleh KIP
• 19 Juni 2024: Bimtek online pengisian kuesioner
• 22 Juli-22 Agustus 2024: Focus group discussion (FGD) IKIP 34 provinsi
• 10 Oktober 2024: Peluncuran IKIP 2024