BNPB: 67 Orang Meninggal, 20 Hilang, dan 44 Luka-luka Akibat Banjir Lahar Dingin di Sumbar

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan, sebanyak 67 orang meninggal dunia akibat bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Sumatera Barat (Sumbar).

Data tersebut merupakan yang terbaru berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga Rabu 15 Mei 2024, pukul 12.10 WIB. 

"Berdasarkan laporkan data korban meninggal tercatat berjumlah 67 orang, sedangkan korban hilang sebanyak 20 orang, 989 KK terdampak, serta 44 orang mengalami luka-luka," kata Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam keterangannya, dikutip Kamis, 16 Mei 2024.

Suharyanto melanjutkan, berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Agam, jumlah korban meninggal dunia dapat bertambah. Hal ini seiring dengan korban hilang yang ditemukan dalam kondisi meninggal. 

"Kita semua di sini ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bersatu semuanya bekerja bersama-sama termasuk dalam proses pencarian dan evakuasi korban di mana kamu terus lakukan sampai bapak ibu ahli waris mengatakan stop baru kita berhenti, artinya kita maksimalkan untuk terus melakukan pencarian di samping penanganan darurat yang lain dikerjakan," ucapnya.

Suharyanto menyebut tim Badan Geologi, BNPB, serta BMKG tengah melakukan kajian guna menentukan area mana saja dari daerah terdampak, berpotensi terdampak, hingga yang tergolong aman untuk ditinggali dan mana yang memang harus direlokasi. 

Nantinya, dalam proses relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB. 

"Apabila nanti termasuk daerah berbahaya dan ke depan ingin selamat ketika ada bencana susulan, maka sebaiknya bapak dan ibu pindah, lahannya akan disiapkan oleh pemerintah, Pak Gubernur akan menyediakan lahan, rumahnya dibangun oleh BNPB dan Kementerian PUPR. Nanti yang menentukan aman dan tidaknya mereka yang ahli dari Badan Geoelogi dan BMKG," ucapnya.

Kata dia, relokasi menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan di masa mendatang guna menghindari dampak yang lebih besar apabila ada bencana susulan. Maka dari itu, ia berharap mereka yang rumahnya masuk dalam zona berbahaya agar bersedia dipindahkan. 

"Tapi yang tidak pindah dan rumahnya relatif berada di zona aman namun rusak, akan kita perbaiki. Bantuan perbaikan itu mulai dari Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan. Sambil menunggu rumahnya jadi, akan diberikan juga bantuan dana tunggu hunian atau dana kontrak sampai maksimal enam bulan ke depan tapi semoga sebelum enam bulan rumahnya sudah jadi," tandas Suharyanto.