Respons Ketua DPRD Jambi soal Jembatan Ditabrak Tongkang Batu Bara

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto
Sumber :
  • VIVA/Syarifuddin Nasution

Jambi – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta kepada pihak kapal tongkang untuk bertanggungjawab atas kejadian tertabraknya tiang penyangga jembatan Aurduri 1 oleh kapal tongkang bermuatan batu bara.

Edi menyebut bahwa pihak terkait harus memproses dan meminta ada pertanggungjawaban atas kejadian tersebut, karena tiang peyangga yang patah.

Ia menegaskan kepada pihak terkait dalam hal ini BPJN Provinsi Jambi untuk melakukan kajian, atau pemeriksaan visual dengan kondisi terkini jembatan tersebut.

“Pertama kita minta ini diproses dan pihak kapal tongkang harus bertanggungjawab, dan kita minta pihak BPJN lakukan kajian bagaimana kondisi jembatan setelah tiang penyangga ini patah. Ini harus segera dilakukan, melihat sejauh mana kelayakan jembatan ini,” jelas dia pada Selasa, 14 Mei 2024.

Kapal Tongkang

Photo :
  • VIVA/Syarifuddin Nasution

Edi mengatakan bahwa kajian tersebut perlu dilakukan mengingat jembatan Aurduri 1 menjadi akses darat penghubung Kota Jambi dan Muaro Jambi, yang juga menjadi jalur utama dengan keramaian masyarakat berkendara melintasi jembatan Aurduri 1.

"Jembatan Aurduri 1 Kota Jambi merupakan satu-satunya akses jalan raya yang selalu ramai dilewati kendaraan, yang menghubungkan antar Kota dan Kabupaten hingga antar Provinsi,"tuturnya.

Disisi lain, Edi Purwanto menyebut bahwa terkait dengan akses jalur sungai menjadi jalur batu bara, dirinya sudah mengingatkan agar hal ini diperhitungkan secara matang.

Bahkan, Edi meminta dalam beberapa kali kesempatan rapat harus ada kajian terkait kondisi arus Sungai Batang Hari.

“Ya saya juga pernah sampaikan, bahwa soal jalur sungai itu perlu kajian yang matang, termasuk kajian arus sungainya, debit air, pasang surut dan itu perlu diperhitungkan," terangnya.

Menurut dia, semua perlu dikaji karena misalnya ini kondisi arus sungai deras bisa saja kapal tongkang menabrak, termasuk menabrak jembatan.

“Kemudian juga harus ada yang mengawasi, harus ada yang mengatur bagaimana skema waktu lalu lintas tongkang di sungai. Apakah ini ada dan berjalan atau tidak, ini juga perlu dilihat,” imbuhnya.

Edi meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kapal-kapal tongkang yang saat ini melakukan aktivitas di jalur Sungai Batang Hari. Evaluasi yang dimaksud terkait dengan ukuran serta daya tampung kapal tongkang.

“Kita minta evaluasi juga bagaimana ukuran dari kapal tongkang ini, dilihat bagaimana dengan lebar jembatan atau tiang jembatan, kondisi sungai, sesuai tidak. Karena ini bukan pertama kalinya kapal tongkang tabrak jembatan, jadi ini harus dievaluasi,” katanya.