Kemenpora: Proses Transisi Pemerintahan Harus Diisi Gagasan Segar Anak Muda

Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo mendukung gerakan Indonesia Future Network (IFN) yang diselenggarakan di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat. Memang, pemuda harus berjejaring dan berkelanjutan dalam kebijakan sumber daya manusia (SDM).

“Mas Menpora Dito Ariotedjo ingin menjadikan Indonesia Future Network sebagai katalisator terciptanya ekosistem collaborative governance, sebuah tata kelola pemerintahan yang kuat akan kolaborasi lintas sektor dan lintas generasi,” kata Koordinator Tim Strategi dan Komunikasi Kebijakan Kemenpora RI, Wildanshah melalui keterangannya pada Rabu, 8 Mei 2024.

Kementerian Pemuda dan Olahraga, kata dia, siap menjadi jembatan dan wadah untuk ide-ide anak muda. Menurut dia, ide yang segar dari anak muda diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemangku kebijakan.

Apalagi, lanjut Wildan, saat ini sedang terjadi transisi kepemimpinan Indonesia dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Sehingga, katanya, proses transisi ini harus diisi oleh gagasan anak-anak muda.

Kata Wildan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan harus menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pemuda kedepan menuju Indonesia Emas 2045.

“Proses transisi pemerintahan ini harus diisi oleh gagasan-gagasan segar talenta muda. Maka dari itu, Kemenpora berdedikasi menjadi jembatan partisipasi dan representasi generasi muda kepada setiap pemangku kebijakan,” jelas dia.

Sementara Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami mengatakan ada beberapa persiapan yang harus dikerjakan untuk menyongsong bonus demografi agar bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Syarat mutlak optimalisasi bonus demografi adalah sehat, gizi bagus, dan cerdas. Harus ada investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. IFN sejalan dengan concern Kementerian PPN/Bappenas untuk mempersiapkan anak-anak muda yang akan mengambil estafet kedepan. Apalagi, bonus demografi Indonesia bukan sesuatu yang given,” ujarnya.

Saat ini kata dia, masalah yang harus menjadi perhatian bersama pada generasi muda adalah kualitas pendidikan ditentukan oleh student learning outcomes, bisa membaca, memahami bahasa dan matematika, kemampuan Indonesia masih pada level paling bawah.

“Hanya 4.3% penduduk Indonesia dalam kategori Gen Z dan Milenial sekarang yang lulus S1. Pendidikan seharusnya menjadi public goods tapi sekarang masih menjadi privilege,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan calon pemimpin masa depan harus memahami legacy pemerintah. Di tengah tantangan dunia, kata dia, inovasi kebijakan jadi akseleran menuju visi Indonesia Maju 2045.

Menurut dia, IFN sebagai wadah membangun jejaring kepemimpinan lintas sektor yang kuat dan menciptakan kebijakan inklusif untuk pembangunan bangsa.

“Dunia sudah bertransformasi menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau. IFN menjadi kesempatan agar calon pemimpin masa depan memahami legacy pemerintah, sehingga memiliki perspektif yang lebih utuh bagaimana negara dikelola dan berimajinasi tentang transformasi kebijakan publik yang tepat,” kata Moeldoko.

IFN Future Policy merupakan edisi kedua dari IFN, yang merupakan program kolaborasi multisektor antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).