Buka Musrenbangnas 2024, Jokowi Ingatkan Pemerintah Daerah Harus Seirama dengan Pusat

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. Menurut dia, tantangan yang akan dihadapi kedepan tidak mudah.

“Kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, tantangan tidak gampang, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan cuma 3,2%,” kata Jokowi.

Ia mengatakan dampak runtutan dari COVID-19 masih terasa sampai sekarang, bahkan beberapa negara masuk pada resesi seperti Jepang, Inggris serta negara Eropa berada di posisi menuju resesi.

“Oleh karena itu, kehati-hatian kita kelola fiskal dan anggaran betul-betul harus prudence dan hati hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” ujarnya.

Ia menyebut semua negara ini takut terhadap 3 hal yaitu harga minyak, masalah bunga pinjaman, semua pada takut masalah itu. Karena, begitu bunga pinjaman naik sedikit saja beban fiskal itu akan sangat. “Oleh sebab itu, kita harus betul-betul hati-hati kelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki,” jelas dia.

Jokowi meminta seluruh kepala daerah, kementerian dan lembaga agar membuat rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan masuk ke tahunan masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah (RKP).

“Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci. Saya beri contoh, pemerintah pusat bangun bendungan, jadi. Bangun lagi irigasi primernya, jadi. Tapi irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tak dikerjakan, airnya tak sampai ke sawah yang kita miliki,” ungkapnya.

Selain itu, kata Jokowi, pemerintah daerah juga harus seirama dengan pemerintah pusat. Sebab, Jokowi mencontohkan membangun pelabuhan yang dilakukan Kementerian Perhubungan itu jalan menuju pelabuhan snagat pendek hanya sekilo. Sehingga, ia melihat ini tidak sinkron antara pusat dengan daerah.

“Semuanya harus inline dengan RPJPMN, semua inline sampai ke daerah harus segaris. Saya ingatkan kepada kementerian juga kalau punya rencana disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan. Kedok pintu kulo nuwun, misalnya siap enggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder tersier daerah. Kalau enggak sanggup, geser ke provinsi yang lain,” katanya.

Akan tetapi, Jokowi menyinggung biasanya Gubernur juga diawal bilang menyanggupi tapi akhirnya malah keberatan karena anggaran daerahnya habis untuk hal lain. “Kalau ditanya gubernur juga biasanya bilang sanggup pak. Waktu selesai bilang, waduh berat pak APBD kita abis untuk ini untuk ini. Padahal sudah sanggup dia di depan. Inilah peran sinkronisasi. Kuncinya ada di Sekda dan Bappeda, ada yang urus DPRD, Sekda harian itu ngurus ke sana,” pungkasnya.