MK Siapkan Tukang Pijat hingga Vitamin untuk Hakim Selama Sidang Sengketa Pileg 2024

Jakarta - Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono menegaskan bahwa pihaknya menyediakan vitamin hingga dokter untuk memantau kondisi halim selama sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024. 

"Pertama, dokter poliklinik kita siapkan selama masa PHPU. Kita juga siapkan vitamin," ujar Fajar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta dikutip Minggu, 28 April 2024.

Tak hanya itu, Fajar mengatakan pihaknya juga menyediakan tukang pijat yang diperuntukkan bagi hakim serta pegawai yang bertugas selama sidang sengketa Pileg. Adapun tujuannya untuk melepas lelah.

Selain itu, MK juga bakal memperhatikan gizi dalam asupan makanan bagi para hakim. Fajar mengatakan rangkaian persiapan MK ini dilakukan dari tahun ke tahun setiap penanganan perkara sengketa Pileg.

"Tukang pijat kita siapkan. Buat hakim iya, buat pegawai boleh. Untuk asupan makanan, kita kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mereka menakar gizi, kalori, maupun karbohidrat agar tidak berlebihan. Selain itu, agar tidak ada zat-zat yang berpotensi mengganggu, seperti formalin," kata Fajar.

"Penanganan PHPU Pileg itu butuh energi yang luar biasa. Persidangan belum tentu selesai sore hari, bisa lanjut sampai malam. Setelah selesai, tidak bisa langsung pulang. Perlu persiapan untuk persidangan esok harinya," imbuhnya. 

Diketahui, MK akan menggelar sidang perdana terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Juru bicara MK, Fajar Laksono menjelaskan mekanisme sidang nantinya akan dibagi menjadi tiga panel dan tiga hakim di masing-masing panelnya.

"(Sidang sengketa Pileg) Dibagi tiga panel. Mekanismenya ditangani oleh panel yang terdiri dari tiga hakim konstitusi," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 25 April 2024.

Fajar memastikan sidang perdana sengketa Pileg pada Senin, 29 April 2024 mendatang. Pihak MK sudah meregistrasi sebanyak total 297 perkara. Adapun, agenda sidang yaitu sebanyak 79 perkara dan 53 perkara untuk hari Selasa.

Kemudian, kata dia, sidang sengketa Pileg juga direncanakan akan digelar secara maraton dan berakhir pada 10 Juni 2024 mendatang.

"Total perkara PHPU itu 299, dua sudah selesai (Pilpres 2 perkara), 297 perkara PHPU pileg, sudah kita registrasi dan sudah resmi menjadi perkara," ucap dia.

Sesuai dengan Peraturan MK (PMK), lanjut dia, tahapan bagi para pihak yang mengajukan diri sebagi pihak terkait sudah diregistrasi dan sudah diunggah ke laman MK. Tujuannya, agar PHPU berjalan transparan dan publik bisa mengetahui perkara apa dan berkaitan dengan siapa.

“Oh permohonan ini yang ada kaitannya dengan pihak terkait nah hari ini agendanya adalah menerima permohonan pihak terkait,” jelasnya.