PKS Dukung Sikap Menlu RI yang Tak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini mendukung ketegasan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang menyatakan tak bakal menormalisasi hubungan Indonesia dengan Israel di tengah tekanan yang ada. Sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dinilai sebagai cerminan konstitusi Indonesia. 

“Apresiasi Ibu Menlu (Retno Marsudi) yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut,” kata Jazuli dalam keterangan diterima Senin, 15 April 2024. 

Jazuli berharap ketegasan Kemlu tersebut merupakan sikap bulat dan kompak jajaran pemerintahan lainnya, terutama kementerian bidang ekonomi. Sebab isu normalisasi dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

“Tidak ada alasan apa pun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apa pun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina,” kata Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) ini 

Jazuli juga mengatakan, penolakan atas Israel bagi Indonesia merupakan amanat konstitusi yang secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.

“Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil: anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas mencederai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya,” ujarnya.

Sebaliknya, Jazuli menegaskan, Indonesia terus berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. "Sampai kapan pun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” kata Jazuli.

Sebelumnya, Kemlu RI menepis isu Indonesia akan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel agar bisa diterima sebagai anggota OECD.

“Saya tegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini,” kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya.

Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara.  “Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina,” ujarnya.

Terkait keanggotaan Indonesia di OECD, Iqbal menuturkan bahwa prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Peta jalan keanggotaan Indonesia di OECD direncanakan akan diadopsi pada Mei mendatang dan banyak hal yang harus disiapkan oleh Indonesia.

“Waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda. Semua tergantung kesiapan negara tersebut,” kata Lalu Iqbal.